BWSS V Padang Langgar Prinsip Good Governance, Tanggapan Wamen PUPR Diana Kusumastuti : "Noted" - Laksus News | Portal Berita

Breaking

"DENGAN SEMANGAT HARI BURUH SEDUNIA, KITA MAKMURKAN SWASEMBADA PANGAN BURUH NASIONAL"
SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL"

Minggu, 07 September 2025

BWSS V Padang Langgar Prinsip Good Governance, Tanggapan Wamen PUPR Diana Kusumastuti : "Noted"

 


Padang (LN) – Sorotan terhadap kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang kian tajam. Setelah sejumlah pejabatnya, termasuk Kepala Balai dan Kasatker, sulit dikonfirmasi wartawan terkait izin lingkungan galian C untuk proyek pengendalian Batang Suliti, kini muncul desakan agar Kementerian PUPR turun tangan.


Tak hanya soal keterbukaan informasi, proyek Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang tahun anggaran 2025 kini juga diselimuti dugaan praktik kotor.


Data yang dihimpun redaksi menunjukkan, sebagian besar paket kegiatan strategis itu diduga sudah “dikunci” sejak awal untuk pihak tertentu. 


Baca berita terkait :



Kondisi ini memperkuat kecurigaan publik bahwa proses pengadaan tidak berjalan transparan dan rawan penyalahgunaan.


Konfirmasi yang disampaikan media kepada kepala BWSS V Padang tidak mendapatkan jawaban sebagaimana mestinya.


Sikap itu jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan UUD 1945 yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kinerja pejabat publik.


Terkait hal itu, Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti saat dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0811-805-9xx hanya memberi jawaban singkat, “Noted”, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dugaan ketertutupan informasi jajarannya.


Namun istilah "Noted" lebih umum dalam konteks modern, sebagai respons untuk menyatakan "dicatat," "dimengerti," atau "siap" dalam komunikasi singkat dan efisien di lingkungan kerja atau digital, menunjukkan penerimaan dan pemahaman terhadap informasi yang diberikan. 


Di sisi lainnya, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Andalas, Dr. Yuliar menyesalkan akan sikap oknum pejabat BWSS V Padang yang kurang koperatif.


Disebutkannya, sikap pejabat yang tidak terbuka dapat menimbulkan preseden buruk. Keterbukaan informasi adalah bagian dari good governance. Jika pejabat menghindar, wajar saja jika publik curiga,” jelasnya.


Publik pun kini menunggu, sikap dan tindak lanjut dari  Kementerian PUPR atas dugaan pelanggaran prinsip keterbukaan dan praktik kotor di tubuh BWSS V, atau justru membiarkannya berlarut.


Tunggu berita selanjutnya !


#Tim


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

"Streaming Laksusnews"