SUMBAR (LN) – Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat terus menunjukkan komitmen nyata dalam memulihkan infrastruktur vital pasca bencana. Bukan sekadar perbaikan rutin, instansi ini tengah melakukan langkah progresif dengan membangun trase (jalur) baru pada ruas jalan Koto Mambang—Balingka, Kabupaten Pasaman Barat.
Langkah ini diambil sebagai solusi jangka panjang untuk menggantikan jalur lama yang rentan terban dan amblas akibat dinamika hidrometeorologi yang ekstrem.
Sebagai momentum krusial saat Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprados, ST., MT, turun langsung meninjau progres di lapangan, Jumat (13/2/2026).
Di bawah pengawasannya, pembangunan jalur baru di Jorong Pambabatan ini dipacu untuk mengejar target fungsional sebelum masa mudik Lebaran tiba, memastikan masyarakat dapat melintas dengan tingkat keamanan yang jauh lebih baik.
Ikhtiar Menuju Mudik Aman
"Dinas BMCKTR Sumbar memahami betul bahwa jalur ini adalah urat nadi masyarakat. Kami tidak hanya membangun jalan, tapi membangun kepastian akses. Dengan trase baru ini, kita memindahkan jalur dari titik-titik rawan bencana ke area yang secara teknis lebih stabil," ujar Armizoprados di lokasi pengerjaan.
Senada dengan hal tersebut, Kabid Bina Marga Dinas BMCKTR Sumbar, Adratus, ST, MT, menekankan bahwa timnya bekerja dalam ritme yang ketat namun tetap mengedepankan presisi teknis.
"Fokus utama kami adalah struktur badan jalan. Kami melakukan monitoring harian untuk memastikan setiap jengkal pekerjaan memenuhi standar keselamatan, sehingga sebelum Hari Raya Idul fitri 1447 hijriah, masyarakat sudah bisa melintas dengan nyaman," imbuhnya.
Sinergi Anggaran dan Penanganan Komprehensif
Pekerjaan besar sepanjang 39,40 KM ini didukung oleh alokasi anggaran yang signifikan, hasil kolaborasi Pemprov Sumbar dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN). Total investasi infrastruktur mencapai Rp186 Miliar, yang dibagi menjadi dua fokus utama:
- Pembangunan Jalan: Rp96 Miliar untuk pengerjaan 8 kilometer trase baru guna menghindari titik longsor aktif.
- Infrastruktur Jembatan: Rp90 Miliar guna mengganti jembatan darurat (Bailey) menjadi jembatan permanen yang kokoh.
Mengurai Simpul Malalak: Diplomasi Lahan dan Konservasi
Di sisi lain, perhatian serius juga dicurahkan pada segmen Malalak yang menjadi tantangan terberat dalam proyek ini. Ruas Malalak bukan sekadar jalan biasa, namun sebagai jalur penyelamat saat Lembah Anai lumpuh, sekaligus jalur yang membelah kawasan sensitif lingkungan.
Berdasarkan data teknis dari PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), proyek ini membutuhkan pembebasan lahan seluas ± 20 Hektar (199.143 m^2).
Tantangan terbesar muncul karena mayoritas kebutuhan lahan tersebut berada di zona konservasi, yakni 17,64 Hektar di kawasan Hutan Lindung dan 2,07 Hektar di Cagar Alam Maninjau. Guna memastikan percepatan pembangunan di zona ini tetap berada dalam koridor hukum, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, telah bergerak cepat melalui Surat Nomor: 600.1.8/0052/BM-BMCKTR/2026 tertanggal 06 Februari 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Pasca Bencana. Langkah diplomasi ini menjadi krusial agar pelaksanaan rekonstruksi jalan di titik rawan longsor KM 79+000 hingga KM 82+786 dapat segera dieksekusi tanpa melanggar regulasi lingkungan.
"Kami mengedepankan asas diskresi darurat sesuai Permen LHK No. 7 Tahun 2021. Pembangunan di Malalak tidak bisa ditunda karena pelayanan publik dan distribusi logistik Sumatera Barat bergantung pada jalur ini," tegas pihak Dinas BMCKTR.
Sentuhan Humanis bagi Masyarakat Terdampak
Selain urusan kawasan hutan, penanganan di Malalak juga menyentuh aspek sosial. Tercatat kebutuhan lahan masyarakat di KM 74+875 seluas 0,20 Hektar untuk pembangunan abutmen jembatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan pendekatan persuasif kepada warga pemilik lahan.
Meski secara regulasi negara tidak diperkenankan memberikan ganti rugi atas tanaman di atas lahan milik negara (konservasi), Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen memberikan santunan kerohiman bagi masyarakat yang terdampak. Kolaborasi ini memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang beton dan aspal, tetapi juga tentang keadilan dan kesejahteraan warga sekitar.
Membangun Harapan Baru
Bagi masyarakat Pasaman Barat, Agam, dan sekitarnya, kehadiran trase baru ini bukan sekadar hamparan aspal hitam. Jembatan ini merupakan akses serta menjadi harapan bagi para petani untuk mendistribusikan hasil bumi, bagi pedagang untuk menjaga stabilitas logistik, serta bagi para perantau yang merindukan perjalanan pulang yang aman.
Dinas BMCKTR Sumbar optimis, dengan selesainya pembangunan ini, nilai ekonomi wilayah akan terdongkrak dan ketangguhan infrastruktur Sumatera Barat terhadap ancaman bencana akan semakin meningkat. Ini adalah dedikasi nyata pemerintah dalam menghadirkan kenyamanan bagi setiap pengguna jalan di Ranah Minang. (Adv)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar