PADANG (LN) – Kerusakan parah pada infrastruktur jalan dan jembatan akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat kian mengkhawatirkan.
Salah satu yang paling krusial adalah ruas Simpang Koto Mambang–Balingka (P.078), jalur vital penghubung Padang–Bukittinggi, yang kini terancam putus akibat longsor dan gerusan sungai.
Kondisi tersebut menjadi dasar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan bantuan anggaran sebesar Rp1,207 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat Gubernur Sumbar Nomor 600.1.1/8422-BMCFTR/BM-2025 tertanggal 18 Desember 2025.
Dalam surat itu ditegaskan, bencana alam berskala besar telah menyebabkan kerusakan signifikan pada 20 ruas jalan provinsi dan 27 unit jembatan, yang secara langsung mengganggu konektivitas utama dan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.
Ruas Padang–Bukittinggi Rusak Parah di Banyak Titik
Berdasarkan data lapangan BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, ruas Simpang Koto Mambang–Balingka mengalami kerusakan serius akibat bencana yang terjadi pada akhir November 2025.
Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, Armizoprades menegaskan bahwa kerusakan pada ruas Padang–Bukittinggi tidak bisa dipandang sebagai kerusakan biasa.
“Yang terjadi di ruas Simpang Koto Mambang–Balingka ini bukan hanya longsor, tapi kombinasi antara gerusan sungai, pergerakan lereng, dan rusaknya struktur jalan serta jembatan.
Penanganan darurat memang sudah dilakukan, tapi itu tidak cukup untuk jangka panjang,” ujar Armizoprades.
Menurutnya, hasil inventarisasi teknis BMCKTR menunjukkan banyak titik berada dalam kondisi sangat rawan, khususnya di bentangan KM 71 hingga KM 77, dengan potensi longsor susulan yang tinggi jika hujan deras kembali terjadi.
“Kalau tidak direkonstruksi secara permanen, risikonya bukan hanya akses terputus, tapi juga keselamatan pengguna jalan. Ini jalur strategis, urat nadi ekonomi Sumatera Barat,” tegasnya.
Beberapa titik bahkan sempat menutup total badan jalan, memaksa petugas melakukan penanganan darurat agar akses bisa dibuka secara terbatas. Namun kondisi tebing yang labil dan alur sungai yang berubah membuat risiko longsor susulan masih sangat tinggi.
“Penanganan yang dilakukan sejauh ini bersifat sementara. Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan fungsi jalur Padang–Bukittinggi, jelasnya
Butuh Rp400 Miliar untuk Satu Ruas
Tak mengherankan, dalam surat resmi Gubernur Sumbar, ruas Simpang Koto Mambang–Balingka (P.078) menempati urutan teratas dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni Rp400 miliar.
Angka ini mencerminkan tingkat kerusakan yang masif serta kompleksitas penanganan, mulai dari perkuatan tebing, normalisasi sungai, hingga pembangunan kembali struktur jalan dan jembatan.
Selain ruas tersebut, Pemprov Sumbar juga mengusulkan anggaran besar untuk jalur strategis lain seperti Pasar Baru–Alahan Panjang (Rp275 miliar) dan Tiku–Sasak (Rp165 miliar).
APBD Tak Sanggup, Harap Uluran APBN
Pemprov Sumbar secara terbuka mengakui bahwa kemampuan APBD tidak mencukupi untuk menanggung beban rekonstruksi pascabencana dengan total nilai mencapai Rp1,207 triliun. Karena itu, dukungan pemerintah pusat melalui APBN dan Kementerian PUPR dinilai menjadi satu-satunya solusi realistis.
Jika tidak segera ditangani secara permanen, kerusakan jalan dan jembatan ini dikhawatirkan akan berdampak luas, mulai dari terhambatnya distribusi logistik, lumpuhnya aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan di jalur-jalur rawan.
Akses Strategis dan Ekonomi Terancam
Ruas Padang–Bukittinggi bukan sekadar jalur penghubung antarwilayah, melainkan urat nadi ekonomi dan pariwisata Sumatera Barat. Terputusnya akses ini akan berdampak langsung pada arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat lintas kabupaten/kota.
Pemprov Sumbar berharap Kementerian PUPR dapat segera menindaklanjuti permohonan bantuan tersebut demi menjamin keselamatan publik dan mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di Ranah Minang. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar