Padang (LN) — Bappenas RI melalui Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Medrilzam, melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik lokasi bencana banjir di Kota Padang pada Selasa, 16 Desember 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan data lapangan akurat dan menjadi dasar penyusunan program rehabilitasi, rekonstruksi, serta mitigasi bencana pascabanjir.
Dalam kegiatan ini, Medrilzam didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, Sekretaris Bappeda Novalino, Kepala UKPBJ Kota Padang, Malvin Hendri, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Fauzan, bersama jajaran perangkat daerah lainnya. Kehadiran lintas sektor ini bertujuan memperkuat koordinasi pusat-daerah untuk pemulihan pascabencana yang lebih cepat dan terarah.
Adapun lokasi yang ditinjau meliputi Batu Busuak, Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo. Kedua wilayah tersebut menjadi fokus karena terdampak cukup parah, baik dari sisi infrastruktur permukiman maupun dampak sosial-ekonomi masyarakat. Rombongan melihat kondisi jalan, jembatan, rumah warga, serta fasilitas umum yang rusak akibat banjir, sekaligus mendengar langsung aspirasi warga terkait kebutuhan mendesak pascabencana.
Menurut laporan BPBD Kota Padang, banjir yang terjadi akibat hujan ekstrem akhir November 2025 telah berdampak pada sekitar 31.845 jiwa warga, tersebar di 18 titik di 11 kecamatan. Kecamatan yang terdampak berat antara lain Koto Tangah, Pauh, Nanggalo, Padang Utara, Lubuk Begalung, Kuranji, Padang Barat, Padang Timur, dan Bungus Teluk Kabung. Banjir ini tidak hanya merusak rumah dan fasilitas publik, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi warga, terutama pedagang kecil dan usaha mikro.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Medrilzam, menekankan pentingnya pemetaan risiko dan verifikasi lapangan untuk memastikan program rehabilitasi terintegrasi dan berbasis prioritas. Ia menambahkan, pembangunan kewilayahan yang tangguh bencana harus melibatkan mitigasi struktural maupun non-struktural, termasuk perbaikan drainase, normalisasi sungai, serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, menyatakan bahwa pemerintah kota telah melakukan pendataan awal serta distribusi bantuan darurat, dan berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan. “Koordinasi lintas perangkat daerah dan kementerian sangat penting agar pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Padang, Yenni Yuliza, menambahkan bahwa data rinci dampak banjir akan dijadikan acuan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, termasuk penguatan infrastruktur kritis serta pemulihan ekonomi masyarakat. Sementara Sekretaris Bappeda Novalino menekankan bahwa integrasi antara perencanaan daerah dan pusat harus lebih sinergis agar risiko bencana di masa mendatang dapat diminimalisir.
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, mempercepat pemulihan pascabencana, dan menciptakan pembangunan Kota Padang yang lebih tangguh, berkelanjutan, serta mampu menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar