Padang (LN) – Transparansi keuangan daerah di Sumatera Barat mulai dipertanyakan. Pasalnya, sudah beberapa minggu terakhir website resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar mengalami gangguan serius. Informasi terkait Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang biasanya terbuka dan bisa diakses publik, kini tidak lagi muncul.
Saat laman tersebut dibuka, publik hanya disuguhi layar kosong tanpa uraian detail pembayaran kegiatan sebagaimana mestinya. Padahal, keterbukaan data SP2D selama ini menjadi salah satu tolok ukur transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dari penelusuran, masalah ini diduga terkait dengan sistem aplikasi yang terhubung langsung dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Hal itu dibenarkan oleh pihak sekretariat BPKAD Sumbar, Etris Dsem.
“Aplikasi ini tergantung aplikasi SIPD milik Kemendagri, dan memang sudah lebih seminggu agak sulit diakses pak,” jelas Etris Dsem singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu.
Namun, jawaban singkat tersebut terdengar seperti alasan klasik yang kerap digunakan setiap kali layanan publik terganggu: “sistem bermasalah” atau “tergantung aplikasi pusat.” Alasan seperti ini terkesan normatif, tanpa ada penjelasan detail ataupun solusi konkret kapan layanan dapat kembali normal.
Kondisi ini justru menambah kecurigaan publik. Ketika informasi SP2D tertutup, potensi terjadinya praktik penggunaan anggaran yang tidak transparan semakin terbuka lebar. Padahal, publik selama ini memanfaatkan data SP2D untuk memantau realisasi pencairan dana, apakah benar-benar sesuai perencanaan atau justru ada penyimpangan.
Sejumlah kalangan mendesak BPKAD Sumbar maupun Kementerian Dalam Negeri tidak sekadar berlindung di balik alasan teknis, tetapi juga memberikan penjelasan terbuka serta memastikan layanan ini segera normal kembali.
Transparansi anggaran bukan sekadar kewajiban formal, melainkan ukuran nyata akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Jika akses informasi SP2D terus tertutup, publik berhak mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar