PADANG (LN) – Ratusan massa gabungan dari mahasiswa, persatuan ojek online, hingga masyarakat kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (1/9/2025).
Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting, mulai dari kebijakan nasional hingga persoalan daerah. Presiden Mahasiswa BEM KM Universitas Andalas, Dedi Irwasyah, tampil sebagai orator utama menyampaikan tuntutan massa.
Dalam orasinya, Dedi menegaskan beberapa poin tuntutan, di antaranya:
1. Mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
2. Meminta agar Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) dikaji ulang karena dianggap berpotensi melemahkan perlindungan HAM.
3. Menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani anggaran daerah. Massa meminta evaluasi menyeluruh agar program benar-benar tepat sasaran.
4. Menuntut transparansi penggunaan anggaran di Sumbar sekaligus mendesak agar pemerintah provinsi segera merumuskan Peraturan Daerah (Perda) terkait perilaku menyimpang LGBT.
“Sumbar tercatat sebagai provinsi tertinggi ke-5 jumlah LGBT di Indonesia. Kami mendesak adanya Perda yang tegas, termasuk sanksi, untuk menindak perilaku menyimpang tersebut,” tegas Dedi dalam orasinya.
Lebih lanjut, Dedi memastikan aksi ini digelar dengan semangat damai. Ia menegaskan pihaknya sudah menyepakati bersama perwakilan kampus untuk menghindari tindakan anarkis.
“Jika ada indikasi aksi berubah menjadi anarkis, kami siap menarik diri. Ini aksi damai,” ujarnya.
Surat pemberitahuan aksi dan dokumen tuntutan sudah dilayangkan kepada DPRD Sumbar sejak beberapa hari sebelumnya. Massa berharap pimpinan DPRD bersedia menemui mereka serta memberikan jawaban terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan.
##red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar