PADANG (LN) — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia resmi mengaktifkan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Hunian Sementara (Huntara) Lubuk Buaya, Kota Padang, Jumat (16/10/2026). Peresmian ini dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para calon petugas yang berlangsung di Kantor Camat Koto Tangah.
Aktivasi Pos SAPA ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat, khususnya guna menjamin keberlanjutan layanan perlindungan serta pemenuhan hak bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak yang berada di kawasan pengungsian/huntara.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, menegaskan pentingnya keberadaan Pos SAPA untuk mendekatkan akses pelayanan publik kepada masyarakat pasca-berakhirnya masa tanggap darurat.
"Penanganan isu perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari RT/RW, tokoh agama, hingga kader di tingkat kelurahan, untuk aktif mewujudkan Pos SAPA sebagai mata dan telinga kita bersama dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak," ujar Boby.
Ia menjelaskan, sebanyak delapan orang calon petugas yang berasal dari unsur organisasi Aisyiyah dibekali pemahaman komprehensif mengenai pencegahan kekerasan, penerimaan pengaduan, hingga mekanisme rujukan dan pendampingan. Bekal tersebut disiapkan agar Pos SAPA dapat beroperasi optimal dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
"Khusus kepada petugas relawan yang nantinya mengelola Pos SAPA ini, kami titipkan amanah yang mulia. Berikanlah pelayanan terbaik bagi korban yang berada di huntara dengan empati yang tinggi dan responsif," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Perencana Ahli Madya Kementerian PPPA, Dianawati Lasmindar, menyampaikan bahwa kehadiran Pos SAPA merupakan wujud komitmen nyata pemerintah pusat untuk hadir mendampingi masyarakat rentan di area pemulihan bencana.
"Harapan kami, dengan adanya Pos Sahabat Perempuan dan Anak ini, perempuan dan anak yang berada di Huntara Kota Padang mendapatkan layanan dan perlindungan yang maksimal selama mereka tinggal di hunian sementara," ungkap Dianawati.
Dianawati menambahkan, bimtek yang digelar menjadi tahapan krusial sebelum para relawan resmi diterjunkan. Dengan pemahaman tugas dan mekanisme rujukan yang matang, para petugas diharapkan mampu memberikan respons cepat dan tepat sasaran.
"Harapan kami, bimtek ini diikuti dengan baik oleh calon petugas SAPA sehingga pada saat pelaksanaan pemberian layanan, teman-teman petugas sudah dapat memberikan layanan yang terbaik bagi perempuan dan anak di kawasan Huntara Kota Padang," tuturnya.
Melalui sinergi kuat antara Kementerian PPPA, Pemerintah Kota Padang, serta keterlibatan aktif elemen masyarakat seperti Aisyiyah, Pos SAPA diharapkan menjadi benteng perlindungan yang inklusif, humanis, dan efisien dalam mendukung pemulihan trauma serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak terdampak bencana di Kota Padang. (LN01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar