PADANG (LN) — Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat komitmen penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) demi mencapai target zero ATS pada 2029. Langkah strategis ditempuh dengan mengoptimalkan sinergi lintas sektor, mulai dari jajaran pemerintah kelurahan hingga melibatkan unsur adat seperti ninik mamak dan bundo kanduang.
Upaya tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Nagari Penanganan ATS yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Disdikbud Kota Padang Ikhwansyah, serta para lurah, ninik mamak, dan bundo kanduang se-Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka rakor menegaskan bahwa penanganan ATS merupakan atensi serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran. Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama yang sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan sehat.
Berdasarkan data Pemko Padang hingga Oktober 2026, jumlah ATS tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibanding tahun 2025 yang berada di angka 7.178 anak. Meski demikian, percepatan penanganan tetap digenjot dengan meminta camat, lurah, RT/RW, LKAAM, KAN, bundo kanduang, hingga seluruh elemen masyarakat untuk aktif mendata, mengedukasi, dan mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam pendidikan.
"Penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah. Pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan demi masa depannya," ujar Maigus.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan kultural berbasis filosofi Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Menurutnya, persoalan anak tidak sekolah tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor pergaulan, lingkungan, perundungan yang menimbulkan trauma, pola asuh, hingga minimnya perhatian orang tua.
Sebagai solusi, Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C bagi anak-anak yang terkendala atau enggan kembali ke sekolah formal.
Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansyah, memaparkan bahwa dari lebih 6.000 data ATS yang telah diinput ke sistem, sekitar 2.000 anak telah berhasil ditangani dan diarahkan kembali mengakses pendidikan. Intervensi yang diberikan meliputi bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, serta penyediaan akses pendidikan formal maupun non formal.
"Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah," tegas Ikhwansyah.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, pemuka adat, dan masyarakat ini, Pemko Padang optimistis angka anak tidak sekolah dapat terus ditekan secara signifikan demi masa depan generasi muda yang lebih baik. (LN01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar