JAKARTA (LN) — Ombudsman Republik Indonesia mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk segera melakukan pembenahan mendasar terkait tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Langkah ini menyusul ditemukannya indikasi upaya penyuapan hingga perlakuan diskriminatif terhadap narapidana saat sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati Rasahan, dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
"Potensi adanya upaya yang mengarah penyuapan kepada kami, Ombudsman, saat kami melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan ke Lapas Kelas IIA Cibinong," kata Syafrida.
Syafrida juga menyoroti temuan fasilitas yang tidak setara antarwarga binaan. Menurutnya, ketimpangan layanan di dalam lapas merupakan fenomena gunung es yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal.
Tuntutan Penertiban dan Pembenahan Transparan
Atas berbagai temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan sejumlah poin desakan kepada Kemenimipas:
- Penertiban Fasilitas: Memeriksa dan menertibkan seluruh bangunan atau fasilitas di Lapas Cibinong yang melanggar aturan agar fungsinya dikembalikan seperti sedia kala.
- Evaluasi Manajemen: Melakukan evaluasi berkala terhadap penempatan narapidana, rotasi petugas, hingga pengawasan berjenjang untuk mencegah praktik suap.
- Keterbukaan Publik: Melaporkan hasil pemeriksaan dan evaluasi secara berkala kepada Komisi XIII DPR RI serta dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Ombudsman menegaskan komitmennya untuk mendampingi dan berkolaborasi dengan Kemenimipas demi mewujudkan perbaikan sistem tata kelola rutan dan lapas di seluruh Indonesia. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar