PADANG (LN) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bergerak tegas menyikapi maraknya keluhan masyarakat atas buruknya kualitas dan distribusi air minum. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memastikan akan segera memanggil jajaran direksi Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang untuk dimintai pertanggungjawaban.
Muharlion menilai, masalah pelayanan yang terus berulang mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam pengelolaan air baku dan jaringan distribusi di Kota Padang. Pembenahan menyeluruh, terutama pada infrastruktur vital seperti intake (bangunan pengambilan air baku), mendesak untuk diselesaikan.
"Kami akan panggil PDAM secepatnya, karena sudah banyak keluhan dari masyarakat," ujar Muharlion kepada pers, Selasa (18/8/2026).
Soroti Infrastruktur Peninggalan Belanda
Salah satu titik krusial yang disorot DPRD adalah keberadaan intake di kawasan Gunung Pangilun yang dinilai tidak optimal karena sudah sangat lama tidak tersentuh renovasi. Muharlion menyebut fasilitas tersebut bahkan telah digunakan sejak era kolonial Belanda.
Ketergantungan pada infrastruktur lama dan sistem penyediaan air baku berbasis gravitasi sungai membuat pelayanan PDAM sangat rentan. Setiap kali terjadi hujan deras atau banjir, debit dan kondisi air sungai berubah tajam, yang berujung pada terhentinya pasokan air atau terdistribusinya air keruh ke rumah warga.
Untuk mengatasi persoalan sistemik ini, Muharlion mendorong pemerintah daerah dan PDAM mulai merancang inovasi teknologi pengolahan air baku yang lebih tahan cuaca ekstrem. Meski mengakui langkah tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, alternatif sumber air baku modern mutlak diperlukan agar Kota Padang tidak terus-menerus bergantung pada model konvensional.
Tuntut Transparansi dan Kepastian Perbaikan
Selain pembenahan fisik, DPRD menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dari pihak manajemen Perumda Air Minum. Menurut Muharlion, warga berhak mendapatkan penjelasan jujur mengenai penyebab gangguan distribusi serta kepastian estimasi waktu perbaikan.
"Pihak PDAM harus terbuka menjelaskan kepada masyarakat masalah yang terjadi seperti apa, serta mensosialisasikan kapan kepastian perbaikannya agar tidak terus menimbulkan tanda tanya di tengah warga," tegasnya. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar