PADANG (LN) — Gerbong mutasi di korps Adhyaksa Sumatra Barat resmi berputar. Hanya berselang beberapa pekan setelah Kejaksaan Agung melantik Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat menggantikan Muhibuddin, Kejati Sumbar langsung tancap gas melakukan perombakan struktural internal. Kamis (21/5/2026) kemarin, lima pejabat Eselon III resmi diambil sumpah sebagai Koordinator baru di Aula Lantai 3 Kejati Sumbar.
Lima pejabat yang dilantik—Nursurya, S.H., M.H., Dr. Riky Musriza, S.H., M.H., Benyamin Arsis, S.H., Alexander Rudy, S.H., dan Yani Mayasari, S.H., M.H.—dikenal memiliki rekam jejak mumpuni dan integritas tinggi di pundak mereka.
Namun, di balik seremonial yang khidmat dan komitmen sumpah jabatan tersebut, aroma ketegangan tak bisa disembunyikan. Publik Sumatra Barat kini menanti dengan mata telanjang: Apakah perombakan ini mampu memperkuat daya gedor kejaksaan, ataukah Kejati Sumbar justru akan "masuk angin" di tengah jalan saat berhadapan dengan gurita korupsi lokal?
Warisan "Beban" dan Estafet yang Terputus
Mantan Kajati Muhibuddin (kini menjabat Kajati Sumatra Utara) meninggalkan beberapa catatan kerja yang condong pada pendekatan preventif dan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN). Di bawah kendalinya, Kejati memang berhasil memenangkan beberapa gugatan praperadilan krusial—termasuk dalam pusaran kasus korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) perbankan—serta mengamankan jalur hukum Tol Padang–Sicincin.
Namun bagi para pegiat antikorupsi dan masyarakat sipil, pendekatan tersebut dinilai belum menyentuh akar masalah. Banyak berkas perkara yang statusnya "menggantung" tanpa kejelasan muara dakwaan. Kini, bola panas itu menggelinding ke meja Dedie Tri Hariyadi dan tim barunya.
Sebagai mantan Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus Kejagung yang dikenal memiliki rekam jejak "tanpa kompromi", Dedie mewarisi tumpukan dokumen penyelidikan yang berdebu. Integritas tinggi dari para koordinator baru yang baru dilantik kini diuji: mereka harus menjadi benteng utama agar penegakan hukum di Kejati Sumbar tetap tegak lurus, tidak loyo, dan tidak mudah diintervensi oleh kekuatan politik maupun materi.
Ujian 100 Hari Pertama: Menolak "Masuk Angin"
Pelantikan kelima koordinator baru yang diklaim bersih dan berintegritas ini harus segera dibuktikan dengan aksi nyata, bukan sekadar pemanis di atas kertas. Dedie Tri Hariyadi dikenal sebagai jaksa lapangan yang transparan dan kerap turun langsung menemui massa. Karakter progresif ini sangat dibutuhkan untuk mengurai benang kusut korupsi di Sumbar yang kerap dilindungi oleh relasi kuasa elite lokal.
Tantangan terbesar Kejati Sumbar saat ini adalah menjaga independensi dan menolak "masuk angin".
Di satu sisi, mereka dituntut mengawal proyek strategis nasional seperti Tol Padang–Sicincin dan Flyover Sitinjau Lauik agar berjalan lancar. Di sisi lain, taring penindakan tidak boleh tumpul jika di dalam proses pengawalan tersebut ditemukan praktik suap, pemerasan, atau kongkalikong anggaran antara oknum pejabat daerah dengan korporasi.
Publik Sumatra Barat tidak butuh retorika "penegakan hukum yang humanis" jika itu hanya menjadi tameng untuk memperhalus hukuman bagi para koruptor atau mengulur-ulur waktu perkara. Tumpukan kasus korupsi yang ditinggalkan adalah ujian nyata.
Jika dalam 100 hari ke depan tidak ada dobrakan berarti, tidak ada penetapan tersangka baru pada kasus-kasus mangkrak, dan tidak ada pengusutan aktor intelektual, maka sumpah jabatan dan komitmen integritas tinggi yang diucapkan di Aula Lantai 3 kemarin tak lebih dari sekadar seremoni tanpa taring.
#Tim Redaksi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar