Institusi intelijen seharusnya menjadi mata dan telinga negara yang bekerja dalam senyap demi kedaulatan. Namun, ketika oknum-oknum di dalamnya justru muncul sebagai aktor utama dalam tindak kejahatan—mulai dari penyiraman air keras terhadap aktivis hingga menjadi pelindung (beking) tambang dan BBM ilegal, maka kita tidak sedang berhadapan dengan sekadar pelanggaran disiplin individu, melainkan sebuah dekadensi institusional yang mengancam jantung demokrasi.
Ketika instrumen rahasia negara beralih fungsi menjadi alat represi dan mesin uang, kedaulatan bukan lagi dijaga, melainkan digadaikan kepada kepentingan mafia.
Dalih Anggaran: Pembenaran yang Menyesatkan
Sering kali muncul narasi bahwa minimnya dana taktis operasional memaksa oknum untuk "mencari tambahan" di lapangan. Ini adalah logika yang cacat dan berbahaya. Menjadikan kekurangan anggaran sebagai alasan untuk membekingi bisnis ilegal adalah bentuk legalisasi premanisme berseragam.
Jika negara kurang memberi makan, bukan berarti aparat diizinkan merampok hak rakyat atau merusak lingkungan melalui tambang ilegal. Intelijen dibekali kemampuan khusus dan hak eksklusif oleh undang-undang. Ketika kemampuan ini "dijual" untuk mengamankan distribusi BBM ilegal atau melindungi korporasi hitam, mereka bukan lagi bekerja untuk negara, melainkan menjadi Intelijen bayaran (mercenaries) berkedok abdi negara.
Dampak Destruktif: Dari Beking hingga Pelaku Kejahatan
Keterlibatan aktif oknum dalam sektor pertambangan tanpa izin (PETI) dan penyelewengan BBM bersubsidi memiliki dampak sistemik yang mengerikan:
- Lumpuhnya Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum lain sering kali "tiarap" saat berhadapan dengan aktivitas ilegal yang dibekingi oknum intelijen. Tercipta efek kekebalan hukum yang membuat negara seolah absen di hadapan mafia berseragam.
- Komersialisasi Instrumen Negara: Alat sadap, kendaraan operasional, dan jaringan informan yang dibiayai uang rakyat justru disalahgunakan untuk memetakan rute penyelundupan atau mengintimidasi kompetitor bisnis.
- Teror terhadap Sipil: Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis adalah bukti nyata betapa instrumen intelijen telah bergeser menjadi alat represi untuk membungkam kritik yang mengganggu "stabilitas setoran" mereka.
Siapa yang Mampu Melakukan Pembersihan?
Untuk memutus rantai "intelijen partikelir" ini, tidak cukup hanya dengan mutasi jabatan. Dibutuhkan kekuatan besar yang memiliki legitimasi konstitusional:
- Presiden sebagai Panglima Tertinggi: Harus memiliki keberanian politik untuk memerintahkan audit investigatif terhadap harta kekayaan personel di unit strategis. Pembersihan harus dimulai dari "pucuk pimpinan" untuk meruntuhkan tembok solidaritas korps yang sempit.
- Komisi I DPR RI: Jangan hanya menjadi stempel anggaran. DPR harus menggunakan fungsi pengawasannya untuk membongkar penggunaan dana taktis dan membentuk Pansus jika keterlibatan oknum dalam mafia sumber daya alam sudah bersifat sistemik.
- Puspom TNI dan Propam Polri: Harus bertindak sebagai "algojo" bagi rekan sejawat yang berkhianat. Setiap oknum yang terlibat tindak pidana umum harus diseret ke Peradilan Umum agar tercipta transparansi dan menghapus kesan bahwa institusi militer adalah tempat berlindung dari jerat hukum.
- Media dan Masyarakat Sipil: Jurnalis investigasi adalah garda depan yang mampu menyingkap tabir gelap kejahatan terorganisir ini. Tekanan publik adalah satu-satunya cara memaksa negara untuk melakukan pembenahan internal.
Negara tidak boleh membiarkan aparatnya "mencari makan" sendiri di jalanan dengan cara melanggar hukum. Intelijen yang kuat adalah intelijen yang dibiayai penuh oleh negara dan diawasi ketat oleh hukum.
Jika para pemegang kuasa tidak memiliki nyali untuk memotong tangan-tangan kotor di lingkungan mereka sendiri, maka kita sedang bergerak menuju negara yang dikendalikan oleh kekuatan bayangan—di mana hukum kalah oleh pangkat, dan keadilan bungkam oleh ancaman air keras. Kedaulatan tidak bisa ditegakkan oleh tangan yang kotor.
#Penulisan : Dafit. Dj (wartawan Media Laksus News)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar