PADANG (LN) – Publik Sumatera Barat kini tidak hanya disuguhi tontonan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, namun juga drama "hilangnya" informasi di ruang digital.
Sebuah berita investigasi yang sempat memotret praktik lancung di SPBU Marapalam tiba-tiba raib dari portal sumbartimesoke.id. Lenyapnya narasi kritis berjudul "Nekat isi BBM ke jerigen diatas Truk CPO, petugas SPBU Marapalam berdalih" tanpa alasan jelas kini memicu pertanyaan publik, apakah ini bentuk Pembungkaman Kebenaran atau adanya praktek transaksional.
Fakta yang Coba Dikubur
Padahal, berita yang tayang pada Selasa (12/4) tersebut menyajikan fakta benderang. Foto-foto yang beredar menunjukkan deretan jerigen di atas bak truk CPO yang tengah "disusui" oleh nozzle SPBU—sebuah praktik yang secara telanjang melanggar Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014.
Namun, alih-alih menjadi pengawal kepentingan publik, narasi bertajuk "Nekat isi BBM ke jerigen diatas Truk CPO, petugas SPBU Marapalam berdalih" tersebut justru raib hanya dalam hitungan jam.
Gugatan Motif: Intervensi atau Transaksi?
Pencabutan berita (takedown) secara diam-diam tanpa nota penjelasan adalah "dosa besar" dalam administrasi media siber sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) Dewan Pers. Hal ini memicu dua kecurigaan besar yang mengusik nurani publik.
1. Kalah oleh Intervensi (Tekanan): Disinyalir, redaksi tidak kuasa menahan gempuran tekanan dari "tangan-tangan kuat" yang merasa terancam oleh judul berita tersebut. Jika benar, media tersebut telah memproklamirkan kekalahannya di hadapan kekuatan modal, sekaligus mengubur fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi.
2. Aroma Amis Transaksional (Praktik "86"): Kecurigaan yang lebih menyakitkan adalah adanya dugaan "barter" kepentingan. Muncul pertanyaan liar: Apakah integritas redaksi telah ditukar dengan rupiah untuk membersihkan jejak digital terkait judul berita "Nekat isi BBM ke jerigen diatas Truk CPO, petugas SPBU Marapalam berdalih" tersebut?
Jika berita bisa dibeli untuk dihapus, maka portal berita bukan lagi penyambung lidah rakyat, melainkan alat tawar-menawar komersial.
Kebebasan Pers yang Tergadaikan
Seharusnya, jika terdapat kekeliruan, mekanisme yang ditempuh adalah Ralat atau Hak Jawab, bukan menghapus total seolah-olah peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Tindakan "operasi senyap" ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik Padang yang berhak mengetahui kemana larinya subsidi energi mereka.
Upaya penghapusan jejak ini justru menimbulkan efek bumerang. Rakyat kini semakin curiga: Seberapa besar kekuatan intimidasi sehingga mampu memerintahkan penghapusan berita sespesifik itu?
Kasus ini adalah ujian bagi integritas insan pers di Sumatera Barat. Organisasi profesi jurnalis ditantang untuk mengaudit motif di balik takedown berita "Nekat isi BBM ke jerigen diatas Truk CPO, petugas SPBU Marapalam berdalih".
Jangan biarkan ketakutan terhadap tekanan atau godaan transaksional menjadi budaya baru yang membunuh nyali jurnalisme investigasi.
Hingga berita ini ditayangkan media masih berupaya untuk mencari dan menggali informasi, apakah yang sebenarnya sedang terjadi.
#Tim Investigasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar