PADANG PANJANG (LN) – Proyek rehabilitasi fasilitas pendidikan pasca-bencana di MAN 3 Kota Padang Panjang kini berada di bawah "radar" pengawasan publik. Proyek bertajuk "Penanganan Keadaan Darurat Pasca Bencana Sumatera Barat 2" yang dikerjakan oleh raksasa konstruksi BUMN, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, diduga kuat menabrak berbagai aturan, mulai dari transparansi anggaran hingga standar teknis bangunan.
Papan Proyek "Ompong" dan Keterlambatan Informasi
Berdasarkan pantauan tim investigasi di lapangan, aktivitas pengerjaan renovasi dan relokasi ini setidaknya telah berjalan selama dua bulan. Namun, papan informasi proyek baru dipasang setelah munculnya desakan dan pemberitaan dari beberapa media online.
Ironisnya, papan yang kini berdiri tegak di lokasi proyek justru memicu kecurigaan baru. Tidak ada angka Nilai Kontrak, tidak ada Nomor SPK, dan tidak ada kejelasan Jangka Waktu Pelaksanaan.
"Ini jelas pelanggaran terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Perpres Pengadaan Barang/Jasa. Sebagai BUMN, PT. Adhi Karya seharusnya paham bahwa publik berhak tahu berapa miliar uang negara yang dikucurkan untuk proyek ini," tegas salah seorang jurnalis.
Dugaan Malpraktik Konstruksi: Besi Slof Hingga Atap Berlubang
Temuan teknis di lokasi pengerjaan lebih mengkhawatirkan. Investigasi visual menunjukkan adanya indikasi pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis (spek):
- Struktur Tulangan: Ditemukan besi balok slof yang tidak dibengkokkan (hak/tulangan pengait) sesuai standar penulangan beton untuk bangunan tahan gempa.
- Kualitas Atap: Terdapat bagian atap gedung yang berlubang, namun pengerjaan tetap dilanjutkan dengan dugaan hanya akan dilakukan penambalan sementara, bukan penggantian sesuai standar renovasi pasca-bencana.
- Pelanggaran K3: Di tengah risiko kerja tinggi, personel di lapangan ditemukan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti helm, rompi, dan sepatu bot.
Teka-Teki Anggaran dan Target Bobot
Hingga saat ini, realisasi dan target bobot pekerjaan masih menjadi misteri. Mengingat status proyek adalah "Penanganan Keadaan Darurat", keterlambatan progres sekecil apa pun akan berdampak pada nasib siswa di MAN 3 Padang Panjang.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, masih adanya sekolah lain di wilayah Sumatera Barat yang masuk dalam paket anggaran yang sama. Namun, pihak pelaksana enggan membuka daftar sekolah mana saja yang menjadi bagian dari proyek "paket borongan" APBN ini.
Konfirmasi Media
Guna memenuhi azas keberimbangan (cover both side), media ini telah melayangkan konfirmasi tertulis kepada Fajar selaku humas Direktur PT. Adhi Karya tertanggal 26 April 2026 melalui pesan WhatsApp ke nomor 0859-5923-16xx, namun hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Adhi Karya belum memberikan keterangan resmi.
Tunggu berita selanjutnya !
#Tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar