Bangun Sinergi Penegakan Hukum dalam Menangani Pidana Pemilu, Bawaslu Sijunjung dan Bawaslu Pariaman Gelar Ngabuburit Pengawasan

​SUMBAR (LN)– Bawaslu Kabupaten Sijunjung bersama Bawaslu Kota Pariaman menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan dengan tema "Sinergi Penegakan Hukum dalam Menangani Pidana Pemilu" secara virtual pada Rabu (4/3/26).

​

Kegiatan yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan. Forum ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga pengawas pemilu di Sumatera Barat, khususnya dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu.

​Dukungan Penuh Jajaran Bawaslu

​Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di antaranya:

• ​Alni (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)
• ​Muhamad Khadafi (Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi Sumatera Barat)
• ​Fahdlul Hanif (Kepala Bagian Pengawasan)

​Kehadiran jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen kolektif dalam memperkuat sinergi pengawasan dan penegakan hukum pemilu di wilayah tersebut.

​Berbagi Pengalaman Empiris

​Dua narasumber utama membagikan perspektif lapangan terkait penanganan pelanggaran:

1. ​Agus Hutrial Tatul, S.Pi (Anggota Bawaslu Kabupaten Sijunjung): Ia menyoroti tantangan besar dalam pembuktian unsur pidana, kelengkapan administrasi, serta batas waktu penanganan yang sangat ketat. Menurutnya, koordinasi dini antara pengawas, Sentra Gakkumdu, dan aparat penegak hukum adalah kunci keberhasilan penindakan.
2. ​Elmahmudi (Anggota Bawaslu Kota Pariaman): Ia menekankan pentingnya ketelitian dalam menggali fakta di lapangan, terutama saat menghadapi tekanan atau perbedaan persepsi antarpihak. Forum ini memberikan pembelajaran nyata bagi peserta melalui pengalaman empiris, bukan sekadar pemahaman normatif.

​

Harapan dan Output

​Dengan keterlibatan unsur pengawas, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum, kegiatan ini diharapkan dapat:

• ​Meningkatkan kapasitas pengawas pemilu.
• ​Memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum pemilu di Sumatera Barat.

​(Laporan: Reza Perkasa)

​