SAWAHLUNTO (LN) – Skandal besar menghantam pembangunan infrastruktur di Kota Sawahlunto. Investigasi mendalam Laksus News mengungkap adanya dugaan konspirasi sistematis dalam tiga proyek jalan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp322 juta. Temuan ini mencuat setelah hasil audit laboratorium independen membuktikan adanya "penyunatan" mutu dan volume material secara masif yang diduga kuat dipayungi oleh rekayasa laporan pengawasan dan administrasi di Dinas PUPR Kota Sawahlunto.
Puncak Temuan: Kerugian Akibat Cacat Mutu Fisik
Berdasarkan dokumen audit fisik melalui metode core drill yang dilakukan pada medio Februari hingga Maret 2025, tiga paket proyek strategis ditemukan tidak memenuhi spesifikasi kontrak namun tetap dibayar lunas 100 persen oleh negara.
Paket proyek tersebut meliputi:
- Jalan Simpang Santur – SMEA Talawi (DBH Sawit 2024): Dikerjakan oleh CV. JASA IBU, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp134.996.697,97 akibat mutu aspal (AC-WC) dan pondasi agregat yang amburadul.
- Jalan Batu Kuali – Kumanis Atas (DBH Sawit 2023): Dikerjakan oleh CV. ADI KARYA, mencatatkan kerugian negara sebesar Rp118.831.522,73.
- Pengaspalan Jalan Tumpuk Tengah – Batu Tanjung: Kembali dikerjakan oleh CV. JASA IBU, ditemukan selisih harga pembayaran senilai Rp68.839.011,42.
Dugaan Rekayasa Laporan dan Peran Konsultan Pengawas
Indikasi "permainan" semakin benderang saat menelusuri peran tiga perusahaan konsultan pengawas: CV. Desako Utama Consultant, CV. Jasa Desain Engineering, dan CV. Padang Global Consultant. Sebagai benteng terakhir kualitas proyek, para pengawas ini diduga kuat melakukan manipulasi laporan harian dan mingguan agar progres pekerjaan tetap terlihat sesuai spesifikasi di atas kertas.
Secara teknis, Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak akan mungkin ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa validasi dari konsultan pengawas. Fakta bahwa audit independen menemukan kekurangan volume yang sangat mencolok membuktikan bahwa laporan pengawasan yang disodorkan ke Dinas PUPR diduga fiktif atau direkayasa demi memuluskan pencairan anggaran.
Dinas PUPR Sawahlunto Bungkam
Ssementara itu, Plt. Kadis PUPR Sawahlunto, Afridalman selaku otoritas tertinggi yang memiliki perannya melakukan mengawasi kinerja PPK dan PPTK kini dipertanyakan publik.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, pihak dinas memilih untuk menutup diri.Saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp ke nomor 0813-7897-19xx pada Rabu (4/3), Afridalman belum memberikan jawaban apa pun terkait temuan kerugian negara dan dugaan rekayasa laporan tersebut.
Sikap bungkam ini kian memperkuat spekulasi adanya upaya "tutup lubang" atas bobroknya pengawasan internal di lingkungan PUPR Sawahlunto.
Latar Belakang: Pola Berulang dan Ancaman Hukum
Keterlibatan CV. JASA IBU dalam dua dari tiga proyek bermasalah di wilayah Kecamatan Talawi menunjukkan adanya pola pengadaan yang mencurigakan.
Diduga kuat, telah terjadi pemufakatan jahat secara vertikal maupun horizontal antara rekanan, konsultan, dan oknum dinas sejak proses lelang dimulai.
Dengan adanya dugaan rekayasa tersebut, sudah sepantasnya Kejari Sawahlunto untuk segera turun tangan melakukan penyidikan terhadap seluruh pimpinan perusahaan rekanan, konsultan pengawas, hingga pejabat di Dinas PUPR yang terlibat.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tindakan pengurangan mutu material jalan bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan tindak pidana korupsi yang nyata-nyata merampok hak masyarakat atas infrastruktur yang berkualitas.
Tunggu berita sebelumnya!
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar