PADANG (LN) – Gedung Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menjadi saksi bisu kebuntuan komunikasi antara rakyat dan wakilnya. Aulia Agusta, motor penggerak dari Leon Agusta Indonesia (LAI), berdiri tegak menghadapi delapan partai politik raksasa Kota Padang. Gugatannya sederhana namun menohok, Ke mana perginya uang rakyat dalam lima tahun terakhir?
Gagalnya Mediasi: Sinyal Ketidakterbukaan
Setelah melewati rangkaian sidang, upaya mediasi antara LAI dan delapan parpol (Demokrat, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PDIP, PKS, dan PPP) dinyatakan gagal total. Tidak ada kesepakatan yang tercapai, memaksa sengketa ini berlanjut ke tahap Ajudikasi Non litigasi.
Bagi Aulia Agusta, kegagalan mediasi ini adalah konfirmasi atas kekhawatirannya selama ini.
"Kami tidak sedang mencari kesalahan, kami sedang menagih hak konstitusional masyarakat. UU No. 14 Tahun 2008 sudah jelas; parpol itu badan publik. Jika pengelolaan dana APBD saja disembunyikan, apa yang bisa kita harapkan dari integritas mereka di parlemen?" tegas Julia Agusta.
Audit Sosial: Menelusuri Jejak Dana 2020-2024
Fokus investigasi LAI yang dipimpin Aulia menyasar pada dua poin krusial:
- Laporan Arus Kas: Berdasarkan PSAK 207, parpol wajib menyusun laporan arus kas yang transparan. Aulia mencurigai adanya ketidaksinkronan antara bantuan dana yang diterima dengan realisasi penggunaan di lapangan.
- Pendidikan Politik Fiktif?: Dana hibah APBD diprioritaskan untuk pendidikan politik. Aulia mempertanyakan efektivitas kegiatan tersebut. "Kami ingin melihat bukti nyata pelaksanaan pendidikan kader. Jangan sampai dana itu hanya menguap untuk kepentingan logistik pemenangan semata tanpa ada pencerdasan bagi warga," tambahnya.
Misi "Revolusi Kebudayaan Sosial Politik"
Di bawah komando Aulia Agusta, gugatan ini adalah bagian dari gerakan besar bertajuk Revolusi Kebudayaan Sosial Politik. Misi ini bertujuan memastikan DPRD Kota Padang masa depan diisi oleh legislator yang lahir dari proses pendidikan politik yang sehat, bukan sekadar politik transaksional.
"Ini adalah perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik, berkeadilan, dan beradab. Kami yakin hak rakyat mendapatkan informasi tidak akan bisa terus-menerus disembunyikan," ujar Aulia dengan nada optimis.
Menanti Ketukan Palu KI Sumbar
Kini, publik menantikan Putusan KI Sumbar. Langkah Aulia Agusta ini dianggap sebagai preseden penting di Sumatera Barat. Jika gugatan ini dikabulkan, maka seluruh parpol di Padang wajib membuka borok atau prestasi keuangan mereka ke hadapan publik. Sebaliknya, jika ditolak, maka transparansi politik di kota ini terancam mundur ke titik nadir.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar