PADANG (LN) — Proyek Strategis Nasional (PSN) Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Padang kini bukan lagi soal keterlambatan semata, melainkan ancaman keselamatan publik. Proyek senilai belasan miliar rupiah ini diduga kuat sedang menuju lubang kehancuran yang sama dengan proyek-proyek gagal sebelumnya milik PT Indopenta Bumi Permai.
Baca berita sebelumnya :
Aroma Korupsi di Balik Material "Sampah"
Investigasi di lapangan mengungkap fakta mengerikan: material yang digunakan diduga jauh dari spesifikasi teknis. Penggunaan pasir laut berkadar garam tinggi dan batu bertanah dari supplier ilegal (CV Putra AJS) menjadi bukti adanya upaya sistematis memangkas kualitas demi keuntungan pribadi. Secara teknis, klorida pada pasir laut akan memicu korosi hebat pada besi tulangan, membuat bangunan siap ambruk dari dalam.
Pembelaan PPK: "Hanya Finishing Minor"
Menanggapi kondisi proyek yang karut-marut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KNMP, Bayu Eko Wibowo, mencoba memberikan nada optimis namun terkesan menutupi celah kualitas.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan media online yang ada di Padang, Senin (26/1/2026).
Dalam keterangannya itu, Bayu menyatakan bahwa progres fisik sebenarnya sudah mencapai 95 persen.
"Progres baru sekitar 95 persen. Masih ada finishing dan item minor yang harus diselesaikan. Kami targetkan sebelum 18 Februari, sebelum Ramadhan, seluruh pekerjaan selesai dan bisa PHO," ujar Bayu.
Terkait desakan waktu, Bayu menegaskan bahwa pihak KKP tetap memberlakukan sanksi tegas. "Penambahan waktu berkonsekuensi pada denda keterlambatan. Untuk satu bulan saja, nilai dendanya hampir Rp400 juta yang wajib disetorkan kembali ke negara," tambahnya.
Namun, pernyataan Bayu ini dinilai banyak pihak sebagai sikap "cuci tangan" administratif yang mengabaikan substansi kualitas material yang sudah tertanam di dasar bangunan.
Rekam Jejak Kelam: Dari KPK hingga Proyek Ambles
Publik patut bertanya, mengapa KKP masih memercayakan proyek vital ini kepada PT Indopenta? Rekam jejak perusahaan asal Surabaya ini sudah sangat merah:
- Terseret Kasus Suap KPK: Direktur perusahaan pernah diperiksa dalam skandal suap proyek SPAM PUPR.
- Tragedi Proyek Ambles 2025: Proyek infrastruktur senilai Rp39,6 miliar garapan mereka dilaporkan ambles dan rusak parah sebelum sempat digunakan maksimal oleh masyarakat.
Kejar Tayang "Dua Sif" yang Membabi Buta
Kini, demi mengejar target sebelum Ramadhan, kontraktor memaksakan sistem dua sif (siang-malam). Bayu Eko Wibowo membenarkan pola kerja ini untuk mengejar ketertinggalan. Namun, langkah "kejar tayang" ini justru rawan menjadi celah bagi kontraktor untuk menyembunyikan penggunaan material buruk di malam hari saat visibilitas pengawasan lemah.
Penantian Nelayan atau Ancaman Nyawa?
Masyarakat nelayan di Padang Sarai kini berada di posisi sulit. Di satu sisi mereka menanti fasilitas, di sisi lain mereka terancam diberikan bangunan yang bisa menjadi "kuburan massal" jika ambruk akibat kegagalan struktur.
"Kami tidak butuh bangunan yang hanya cantik saat difoto peresmian oleh menteri, lalu roboh setahun kemudian. Jika materialnya saja sudah ilegal, ini bukan membangun, tapi merampok uang rakyat," tegas seorang aktivis lokal kepada media ini dengan kritis.
Bola Panas di Tangan Inspektorat
Turunnya Tim Inspektorat Jenderal KKP pada akhir Januari 2026 menjadi pertaruhan terakhir. Jika Inspektorat hanya melakukan audit formalitas tanpa melakukan uji laboratorium terhadap kualitas beton, maka KNMP Padang dipastikan hanya akan menjadi monumen kegagalan hukum berikutnya. Aroma penyimpangan sudah tercium sejak batu pertama diletakkan.
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar