SUMBAR (LN) – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat yang dijadwalkan pada Juni 2026 kini dibayangi ancaman kegagalan massal. Setelah Kota Bukittinggi secara resmi menyatakan menarik diri karena ketiadaan anggaran, kini giliran Kota Padang yang terperangkap dalam kemelut internal akibat perbedaan pernyataan antara pimpinan daerah dan pengurus olahraga.
Berita terkait sebelumnya :
Bukittinggi: Pionir Absen Akibat "Kebutuhan Administratif"
Kota Bukittinggi menjadi daerah pertama yang "mengibarkan bendera putih". Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan kontingennya tidak akan berpartisipasi karena anggaran Porprov tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
"Anggaran tidak ada karena tidak masuk RKPD. Bagaimana kita bisa mengirim atlet? Kami sanggup secara teknis, tapi secara anggaran tidak dianggarkan," tegasnya.
Padang Tuan Rumah, Siap Sukseskan Tapi Tidak Ikutserta
Polemik lebih pelik juga terjadi di Kota Padang. Ketua KONI Padang, Arianto, melontarkan pernyataan mengejutkan bahwa Padang siap mensukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah, namun tidak dapat mengirim atlet untuk bertanding karena alasan yang sama, anggaran nihil.
Arianto mengkritik keras penetapan jadwal Porprov yang dianggap tanpa melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kabupaten/Kota.
"Semestinya ada Rakor dulu sebelum jadwal ditetapkan agar daerah punya dasar mengalokasikan anggaran," ungkapnya melalui telpon selular kepada media ini, Sabtu (10/1).
Kontradiksi Panas: Klaim KONI Sumbar vs Realita Daerah
Namun, pernyataan Ketua KONI Padang tersebut dibantah keras oleh Ketua KONI Sumbar, Hamdanus. Ia menyebutkan bahwa keikutsertaan daerah sudah bersifat final dan didukung oleh SK Gubernur.
Dan guna memastikan keikutsertaan kab/kota pada Porprov Sumbar 2026, KONI Sumbar telah melakukan verifikasi. Dari 19 kab/kota di Sumbar, 10 diantaranya telah menyatakan akan ikut serta.
Begitu juga dengan kota Padang, bahwa Wali Kota Padang (Fadly Amran) secara personal telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti Porprov 2026 ini," klaim Hamdanus, Sabtu (10/1)
Komitmen Politis Melawan Realita Anggaran
Situasi di Kota Padang kini menunjukkan adanya "gap" komunikasi yang fatal antara kebijakan politis Wali Kota dengan eksekusi teknis di tingkat KONI Kota.
Yang mana Wali Kota Padang bersikukuh mempertaruhkan martabat kota sebagai barometer olahraga dan tuan rumah dengan menyatakan "siap ikut".
Sedangkan Sisi KONI Kota Padang menghadapi tembok besar karena tidak tersedianya anggaran untuk biaya kontingen.
Jika Wali Kota Fadly Amran tetap menyatakan ikut sementara anggaran tidak tersedia di tingkat KONI, maka keikutsertaan Padang terancam menjadi "peserta ilegal" secara administratif yang berisiko menjadi temuan hukum di kemudian hari.
Nasib Atlet di Tengah Perang Ego Pejabat
Krisis di Bukittinggi dan Padang mencerminkan hancurnya koordinasi vertikal olahraga di Sumatera Barat yang berdampak terhadap prestasi atlit di Sumbar.
Publik kini mempertanyakan, Bagaimana mungkin sebuah event setingkat provinsi bisa berjalan sukses, jika dua kota besar menyatakan ketidakikutsertaannya ?
Tunggu berita selanjutnya !
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar