BUKITTINGGI (LN) – Kabar mengejutkan datang dari Balai Kota Bukittinggi. Kota yang dikenal sebagai salah satu lumbung atlet berprestasi di Sumatera Barat ini secara resmi menyatakan tidak memiliki anggaran untuk mengirimkan kontingen ke Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang dijadwalkan pada Juni 2026.
Pernyataan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, pada Jumat (9/1/2026), seolah menjadi lonceng kematian bagi ambisi ratusan atlet lokal. Alasan administratif—bahwa anggaran tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026—menjadi tameng utama pemerintah kota.
Ramlan menegaskan bahwa tanpa adanya surat resmi dari KONI Sumbar jauh-jauh hari, pihaknya tidak berani memasukkan anggaran ke RKPD.
"Anggaran tidak ada, bagaimana kita bisa mengirim atlet. Kita sanggup, tapi tidak dianggarkan," cetusnya.
Namun, benarkah Pemko Bukittinggi hanya menjadi "korban" administrasi? Jika kita membedah lebih dalam, ada indikasi kuat terjadinya kelumpuhan proaktif di tingkat dinas terkait.
- Pertama, Porprov adalah agenda rutin dua tahunan (meski sempat tertunda). Mengapa tim perencana anggaran Pemko Bukittinggi seolah "terkejut" dan tidak melakukan mitigasi anggaran sejak 2024 atau 2025?
- Kedua, daerah lainnya dilaporkan lebih sigap dalam mengawal anggaran olahraga mereka, yang membuktikan bahwa political will (kemauan politik) seorang kepala daerah jauh lebih menentukan daripada sekadar surat menyurat.
Saling Tuding: Atlet Jadi Tumbal
Kondisi ini memperlihatkan potret buram manajemen olahraga di Sumatera Barat. Di satu sisi, KONI Sumbar dianggap gagal dalam memberikan kepastian jadwal dan administrasi (miskin koordinasi). Di sisi lain, Pemko Bukittinggi memilih sikap pasif yang kaku dan berlindung di balik prosedur anggaran perubahan yang baru cair pada Agustus—dua bulan setelah event berakhir.
Publik kini bertanya-tanya, Apakah olahraga memang bukan prioritas di Bukittinggi? Di tengah gencarnya pembangunan fisik dan sektor pariwisata, raibnya dana untuk keberangkatan atlet dianggap sebagai penghinaan bagi keringat para pejuang olahraga yang telah berlatih bertahun-tahun.
Dampak Sistemik: Kehancuran Generasi Atlet
Keputusan untuk tidak mengirim atlet bukan sekadar masalah absen satu turnamen. Ini adalah bencana bagi pembinaan atlet jangka panjang:
- Demoralisasi: Atlet muda akan kehilangan motivasi dan kemungkinan besar akan "hijrah" membela daerah lain yang lebih peduli.
- Pemutusan Rantai Prestasi: Tanpa Porprov, Bukittinggi tidak akan memiliki basis data atlet untuk seleksi PON 2028.
- Mubazirnya Pembinaan: Anggaran latihan yang sudah keluar di tahun-tahun sebelumnya menjadi sia-sia karena tidak ada ajang pembuktian.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Meski secara hukum Pemko bisa berlindung di balik aturan RKPD agar tidak menjadi temuan BPK, namun secara moral, Pemko Bukittinggi dianggap gagal mengayomi aspirasi pemuda dan olahraga.
Kegagalan ini adalah dosa kolektif antara KONI Sumbar yang lamban dan Pemko Bukittinggi yang tidak mau menjemput bola. Jika tidak ada langkah darurat dari DPRD atau intervensi langsung dari Wali Kota untuk mencari celah hukum pergeseran anggaran, maka sejarah akan mencatat 2026 sebagai tahun di mana Bukittinggi "kalah WO" karena ego birokrasi.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar