PADANG (LN)– Maraknya penyelewengan BBM subsidi jenis solar kembali menjadi sorotan. Ketua Hiswana Migas Sumatera Barat, Ridwan Husen, menilai bahwa subsidi solar saat ini sangat rawan disalahgunakan karena membuka celah besar akibat selisih harga (disparitas) yang terlalu lebar dengan BBM nonsubsidi.
Menurut Ridwan, praktik penyelewengan solar subsidi tidak lagi bersifat kasuistik, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang terus berulang meski berbagai skema pengawasan diterapkan.
“Selama subsidi solar masih ada dengan disparitas harga yang besar, maka akan selalu ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut” ujar Ridwan.
Selisih Harga Jadi Akar Masalah
Ridwan menjelaskan, perbedaan harga yang jauh antara solar subsidi dan nonsubsidi menciptakan insentif ekonomi ilegal yang menggiurkan.
Ia menegaskan, dalam kondisi seperti ini, SPBU kerap berada di posisi paling rentan, karena menjadi garda terdepan distribusi sekaligus pihak yang sering disalahkan saat pelanggaran terungkap.
“SPBU berada di garis depan. Kalau sistemnya masih membuka peluang, maka sebaik apa pun pengawasan internal, tetap ada risiko penyimpangan,” katanya.
Usulan: Hapus Subsidi atau Perkecil Disparitas Harga
Ridwan menekankan bahwa pandangannya tersebut bukan tuntutan, melainkan usulan sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.
“Saya hanya mengusulkan, subsidi BBM solar bisa dihapuskan, atau setidaknya jarak perbedaan harga antara subsidi dan nonsubsidi diperkecil,” ujarnya.
Menurut Ridwan, jika penghapusan subsidi dinilai terlalu lebar, maka memperkecil disparitas harga menjadi pilihan realistis untuk menutup ruang permainan.
“Kalau selisih harganya hanya sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000 per liter, maka ruang penyalahgunaan akan jauh berkurang. Orang tidak lagi tergoda untuk bermain,” tegasnya.
Subsidi Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Ridwan juga menepis anggapan bahwa penghapusan atau pembatasan subsidi solar akan menyengsarakan masyarakat kecil. Ia justru menilai, selama ini subsidi BBM tidak sepenuhnya dinikmati kelompok sasaran seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM, karena sering habis diserap oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Ia mendorong agar anggaran subsidi yang besar dialihkan ke sektor publik yang manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat.
“Lebih baik dialihkan ke transportasi publik murah, pengobatan gratis, dan pendidikan gratis. Itu lebih adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Integritas SDM Bukan Satu-satunya Jawaban
Terkait isu integritas operator SPBU, Ridwan mengakui pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun ia menegaskan, persoalan sistem tidak boleh dibebankan sepenuhnya kepada pekerja SPBU.
Menurutnya, Tanpa perbaikan regulasi kebijakan berupa selisih harga yg lebar serta peningkatan sistem digital yang lebih baik lagi maka sebaiknya sistem digital barcode di up- grade lebih baik lagi dari yang ada sekarang
Di akhir pernyataannya, Ridwan menyampaikan apresiasi kepada media yang selama ini dinilai berperan aktif mengedukasi publik dan menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Media sudah sering membina lewat pemberitaan yang mendidik untuk pencegahan. Kami sangat berterima kasih,” tutupnya.
Pernyataan Ketua Hiswana Migas Sumbar ini memperkuat desakan agar pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan subsidi BBM solar, yang selama ini menyedot anggaran besar namun terus dibayangi praktik penyelewengan di lapangan.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar