Padang (LN) – Proyek pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat senilai Rp20,35 miliar semakin dipenuhi tanda tanya. Selain progres fisik yang terlambat jauh dari jadwal, kini muncul masalah serius terkait pengelolaan dana publikasi proyek.
Baca berita terkait :
Staf Dinas BMCKTR Sumbar, Irwandi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan uang sebesar Rp10 juta kepada seorang humas berinisial OS, yang ditunjuk oleh PPK untuk mengakomodir kebutuhan publikasi proyek.
“Dana itu diberikan agar OS bisa mengakomodir rekan-rekan wartawan, sehingga informasi proyek dapat tersampaikan ke publik. Namun hingga saat ini, setiap kali dihubungi OS selalu mengelak dengan berbagai alasan,” keluh Irwandi.
PPK Lalai Menunjuk Humas
Tujuan pembentukan humas ini sebenarnya baik, yakni agar transparansi proyek dapat dijaga. Namun, keputusan PPK menunjuk sosok yang tidak kredibel justru berujung fatal. OS yang diberi tanggung jawab malah kabur dari tugasnya, sementara dana Rp10 juta yang sudah diberikan pun tak jelas penggunaannya.
Publik menilai langkah PPK ini bentuk kelalaian fatal, karena fungsi transparansi yang seharusnya terbuka justru semakin tertutup.
Misteri Proyek: Informasi Ditutup, Progres Tertinggal
Investigasi di lapangan juga menemukan bahwa proyek terkesan sengaja ditutup dari akses informasi. Upaya wartawan untuk melihat buku request dan buku instruksi di site office tidak membuahkan hasil. Bahkan, pekerja lapangan hanya diarahkan untuk mengisi buku tamu tanpa diberikan akses lebih jauh.
Di sisi lain, meski uang muka Rp4,07 miliar sudah cair sejak Mei lalu, bobot pekerjaan masih jauh di bawah rencana schedule.
K3 Diabaikan: APD dan Jaring Pengaman Tak Ada
Fakta lebih mencemaskan adalah lemahnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Banyak pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), dan jaring pengaman (safety net) yang semestinya dipasang pada bangunan bertingkat sama sekali tidak terlihat di lokasi.
Kondisi ini melanggar aturan PP Nomor 16 Tahun 2021 dan standar SMK3 Konstruksi, serta berpotensi mengancam keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar.
Publik Desak Audit Investigatif
Dengan sederet persoalan mulai dari humas fiktif yang kabur bawa uang Rp10 juta, progres fisik yang tertinggal, hingga abainya aspek keselamatan kerja, publik menilai proyek Gedung MUI Sumbar ini sudah penuh misteri dan rawan penyimpangan.
Masyarakat mendesak agar Dinas BMCKTR Sumbar, Inspektorat, hingga Kejaksaan Tinggi Sumbar segera turun tangan melakukan audit investigatif, agar uang negara tidak semakin raib di balik proyek yang semestinya menjadi simbol umat tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan media masih berupaya mengumpulkan data dan informasi serta konfirmasi kepada pihak terkait.
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar