PADANG (LN) — Pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat) kini menjadi salah satu proyek daerah yang menonjol dalam hal kecepatan progres, pengawasan berlapis, dan keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK-Fisik/CK-BMCKTR/V-2025, proyek tersebut resmi dimulai pada 20 Mei 2025 di bawah tanggung jawab PPK Novi Eryanto, ST, mengacu pada Surat Perjanjian Nomor: 640/02/FISIK/CK-BMCKTR/V-2025 tanggal 15 Mei 2025.
Pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh PT. NHK Jaya Mandiri dijadwalkan rampung dalam waktu 210 hari kalender, atau hingga 15 Desember 2025.
Namun hingga minggu ke-20 (29 September – 5 Oktober 2025), data menunjukkan capaian realisasi progres sebesar 47,318 persen, melampaui rencana kumulatif sebesar 39,711 persen — atau lebih cepat 7,607 persen dari target waktu.
Percepatan dengan Kualitas Terjaga
Percepatan proyek ini ditopang oleh fokus pada pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) yang tengah dikerjakan secara paralel dari lantai 1 hingga lantai 5.
Targetnya, seluruh pekerjaan MEP rampung pada akhir Oktober 2025, sehingga tahap finishing arsitektural dapat dimulai lebih awal dan mendorong penyelesaian total lebih cepat dari jadwal kontrak.
Untuk menjaga mutu pekerjaan, Dinas BMCKTR Sumbar telah menunjuk PT. Prisma Karya Utama sebagai konsultan pengawas.
Tugas mereka tidak sekadar administratif, tetapi memastikan seluruh spesifikasi teknis, material, hingga keamanan sistem MEP memenuhi standar bangunan publik modern.
Selain itu, proyek ini juga mendapat perhatian dari media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan monitoring independen. Keterlibatan unsur publik tersebut menjadi bentuk nyata pengawasan sosial yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas proyek pemerintah.
PPK Novi Eryanto, ST, menyampaikan apresiasinya terhadap peran aktif berbagai pihak.
“Kami berterima kasih atas perhatian rekan media dan LSM yang terus memberikan masukan dan koreksi selama proses pembangunan Gedung MUI Sumbar. Dukungan ini membantu kami menjaga kualitas pekerjaan agar hasilnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, hal ini menunjukkan bahwa percepatan tidak harus berarti tergesa-gesa — melainkan hasil dari perencanaan matang dan koordinasi yang solid antara PPK, kontraktor, konsultan, serta masyarakat.
Begitu juga dengan peranan konsultan pengawas dalam proyek seperti ini sangat krusial. Kesalahan dalam sistem MEP, misalnya, bisa berakibat fatal di masa depan, baik pada aspek keamanan, fungsi bangunan, maupun biaya pemeliharaan. Karena itu, pengawasan lapangan yang disiplin dan objektif adalah pondasi utama menjaga mutu pekerjaan.
Langkah terbuka yang dilakukan PPK dalam memberikan informasi kepada publik dan media adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang sehat (good governance).
Kritik dan masukan yang datang dari luar justru memperkuat legitimasi proyek, karena publik merasa ikut memiliki dan mengawasi jalannya pembangunan.
“Kami berkomitmen untuk terbuka. Kritik bukan ancaman, tetapi pengingat agar kami tetap berada di jalur profesional dan bertanggung jawab,” tambah Novi.
Dari pembangunan Gedung MUI Sumbar, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil oleh instansi dan pelaksana proyek lain di daerah, diantaranya perlu perencanaan matang yang melahirkan percepatan.
Proyek cepat bukan karena terburu-buru, melainkan karena pengendalian waktu, sumber daya, dan mutu berjalan seimbang.
Selain itu, peran konsultan pengawas bukan formalitas, melainkan bagian dari sistem pertanggungjawaban profesional yang menjamin hasil sesuai spesifikasi.
Partisipasi publik memperkuat integritas.
Dan ketika media dan masyarakat dilibatkan, maka potensi penyimpangan berkurang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat.
Setiap tahapan harus diuji teknis, terdokumentasi, dan diverifikasi secara terbuka Dalam hal ini, tidak saja Membangun insfratruktur, namun membangun Kepercayaan publik juga sangat penting.
Jika hal positif ini terus berlanjut, Gedung MUI Sumbar bukan hanya akan selesai lebih cepat dari jadwal kontrak, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah secara transparan dan bertanggung jawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar