Sejarah sering kali berulang, terutama ketika pelajaran dari masa lalu diabaikan. Indonesia sudah pernah mengalami masa kelam pada kerusuhan Mei 1998. Saat itu, krisis ekonomi, ketidakadilan, dan arogansi politik Orde Baru menjadi pemicu utama meledaknya amarah rakyat. Tidak hanya pusat perbelanjaan dan fasilitas publik yang menjadi sasaran, tetapi juga rumah-rumah politisi dan pejabat ikut dijarah serta dibakar. Penjarahan itu bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan simbol perlawanan terhadap kesenjangan dan kesewenang-wenangan penguasa.
Kini, pola serupa kembali muncul pada Agustus 2025. Rakyat yang sudah muak dengan gaya hidup mewah dan sikap arogan sebagian elit politik meluapkan amarah mereka dengan menyerbu rumah-rumah politisi: Ahmad Sahroni, Eko Patrio, hingga Uya Kuya. Rumah mereka digasak, perabotan, barang mewah, bahkan benda pribadi ikut dijarah. Adegan ini mengingatkan pada peristiwa 1998, hanya berbeda wajah dan konteks waktu.
Benang merahnya jelas : Arogansi politik + kesenjangan sosial = ledakan sosial.
Ketika suara rakyat diabaikan dan elit justru mempertontonkan kekuasaan serta harta, kepercayaan runtuh. Rakyat tidak lagi melihat politisi sebagai wakil mereka, melainkan sebagai simbol kemewahan yang layak digasak.
Pelajaran penting dari 1998 seharusnya membuat elit lebih rendah hati dan peka terhadap penderitaan rakyat. Namun, kenyataan 2025 menunjukkan bahwa sejarah kembali diputar ulang: kemarahan kolektif berubah menjadi penjarahan rumah politisi.
Peringatan untuk Pejabat di Sumbar
Momentum ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pejabat di Sumatera Barat, termasuk anggota DPRD Sumbar. Jangan pernah meremehkan keresahan rakyat, apalagi menunjukkan sikap arogan dan gaya hidup mewah di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. Sikap yang salah urus hanya akan memperlebar jurang kepercayaan.
Jika elit di Sumbar tidak mampu menjaga tutur kata, sikap, dan empati, maka bukan tidak mungkin gelombang kemarahan yang terjadi di Jakarta akan bergaung ke daerah. Rakyat yang kecewa bisa saja melampiaskan amarahnya pada simbol-simbol kekuasaan lokal. Karena itu, satu-satunya jalan adalah merawat kerendahan hati, keterbukaan, dan kesediaan mendengar.
Sejarah sudah mengajarkan: ketika pemimpin arogan, rakyat akan murka. Dan sekali rakyat murka, tidak ada benteng kekuasaan yang mampu menahan gelombangnya.
Penulis : Riki Sumarta Hidayat, SH.,MH.,MKn (Pengamat Politik & Hukum)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar