Jakarta (LN) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat terkait perbaikan institusi penegak hukum, khususnya kepolisian. Usai menerima delegasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9/2025), Prabowo mengumumkan pembentukan dua lembaga strategis, Komisi Khusus Evaluasi dan Reformasi Polri serta Komisi Investigasi Independen Prahara Agustus.
Menurut Presiden, langkah ini tidak hanya sebatas respons jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari agenda besar reformasi sektor keamanan yang menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat.
“Negara harus hadir untuk memastikan keadilan berjalan. Aspirasi masyarakat adalah suara nurani bangsa, dan pemerintah tidak boleh menutup mata,” tegas Prabowo di hadapan para tokoh GNB.
Jawab Keresahan Publik
Rencana pembentukan Komisi Khusus Evaluasi dan Reformasi Polri dipandang sebagai upaya koreksi menyeluruh terhadap berbagai kelemahan dalam tubuh kepolisian, mulai dari tata kelola organisasi, kultur institusi, hingga mekanisme pengawasan internal. Prabowo menilai, peran Polri yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional harus selalu mendapat legitimasi dari rakyat.
Sementara itu, Komisi Investigasi Independen Prahara Agustus dibentuk untuk mengusut secara tuntas kerusuhan besar yang menelan banyak korban jiwa bulan lalu. Pemerintah ingin memastikan tragedi tersebut tidak berakhir sebagai sekadar catatan kelam tanpa kejelasan. Komisi ini nantinya akan diisi oleh tokoh lintas disiplin dan bekerja dengan mandat penuh, terlepas dari intervensi politik maupun kepentingan institusi.
Dukungan Tokoh Lintas Agama
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam di Istana tersebut diwarnai dengan dialog intens antara Presiden dan para tokoh lintas agama serta masyarakat sipil. Hadir di antaranya ulama besar Prof. Quraish Shihab, rohaniwan Franz Magnis-Suseno, tokoh perempuan Sinta Nuriyah Wahid, serta kiai kharismatik KH. Mustofa Bisri (Gus Mus).
Para tokoh ini menekankan pentingnya negara untuk benar-benar mendengar jeritan korban serta menjadikan momentum ini sebagai tonggak kebangkitan moral bangsa.
Pesan Moral dan Politik
GNB sendiri sebelumnya menyuarakan keresahan publik atas dugaan pelanggaran HAM dan lemahnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Aspirasi itu kini mendapat respons konkret dari Presiden Prabowo.
Langkah ini sekaligus menandai gaya kepemimpinan Prabowo yang menempatkan moralitas publik dan transparansi hukum sebagai pilar utama dalam konsolidasi pemerintahan.
Dengan pembentukan kedua komisi ini, publik kini menaruh harapan besar agar pemerintah benar-benar menuntaskan reformasi di sektor hukum dan memastikan tragedi “Prahara Agustus” menjadi pelajaran berharga, bukan sekadar luka yang dilupakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar