Padang (LN) – Dugaan praktik korupsi dalam kegiatan EXPO SMK Tahun Anggaran 2024 makin menyeruak. Fakta di lapangan memperlihatkan adanya penggelembungan harga (mark-up) dan ketidaksesuaian nilai SPJ dengan pembayaran riil, yang menimbulkan selisih hingga Rp661 juta.
Berita sebelumnya, APH harus Usut...
Menariknya, kegiatan EXPO SMK tersebut disebut berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi. Publik pun mulai menyoroti, sebab bukan sekali ini saja pokir Supardi dipertanyakan. Sejumlah kegiatan lain yang bersumber dari pokirnya juga dilaporkan bermasalah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban keuangan.
Contoh nyata, pada pembayaran sewa tenda EXPO SMK tercatat dalam SPJ sebesar Rp168.055.000, sementara pembayaran riil kepada vendor hanya Rp61.750.000.
Selisihnya mencapai Rp106.305.000 atau sekitar 172,15 persen. Pola yang sama juga ditemukan di item pekerjaan lain, dengan mark-up antara 40 hingga 100 persen.
Sumber internal menyebut, praktik ini sudah dirancang sejak awal melalui penyusunan HPS yang dilambungkan. Kuat dugaan, selisih dana hasil mark-up tersebut tidak hanya menjadi keuntungan penyedia, tetapi juga mengalir ke kantong oknum pejabat Dinas Pendidikan Sumbar dan pihak yang memiliki pokir.
Benarkah demikian..?
“Kalau kita lihat, EXPO SMK itu jelas-jelas pokir Ketua DPRD. Dan rata-rata pokirnya bermasalah. Tidak hanya soal mark-up, tapi juga soal efektivitas kegiatan.
APH mesti berani mengungkap, dan jangan hanya menunggu laporan BPK,” ungkap seorang pemerhati kebijakan publik di Padang.
Sementara itu, Kabid SMK Disdik Sumbar, Ariswan, mengakui adanya temuan BPK terkait EXPO SMK. “Iya, memang benar ada temuan BPK RI terkait dengan acara EXPO SMK itu, namun hal itu telah ditindaklanjuti,” katanya singkat, tanpa merinci nilai temuan maupun jumlah pengembalian yang sudah dilakukan penyedia.
Pengamat antikorupsi Arditia menegaskan, pengembalian kerugian negara tidak menutup tindak pidana.
“Kalau sejak awal ada itikad korupsi dengan melambungkan HPS, itu sudah ada niat jahat. Pengembalian uang tidak menghapus pidananya. Pokir seperti ini harus diaudit menyeluruh,” tegasnya.
Publik kini menunggu langkah tegas Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membongkar dugaan bancakan anggaran di balik EXPO SMK, sekaligus mengusut pola penyalahgunaan pokir Ketua DPRD Sumbar Supardi yang disebut berulang kali menimbulkan persoalan.
Tunggu berita selanjutnya !
#Tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar