PADANG (LN) — Proyek raksasa Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III Kota Padang 2 bernilai Pagu/HPS Rp93,4 Miliar kini menjadi sorotan tajam. Di balik penetapan PT. Putra Masindo Utama sebagai pemenang tender, tersimpan teka-teki besar mengenai efisiensi anggaran, potensi pangkas spesifikasi teknis, hingga pertanggungjawaban pencairan dana uang muka.
Kontraktor pelaksana berdomisili di Palembang, Sumatera Selatan tersebut berhasil mengamankan kontrak dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp78.362.600.000. Nilai ini "terjun bebas" sekitar 16,10% atau memangkas anggaran hingga Rp15,03 Miliar dari nilai HPS.
Di saat publik mempertanyakan keberlanjutan mutu konstruksi akibat potongan harga ekstrem tersebut, informasi dari internal mengonfirmasi bahwa pihak rekanan telah mengantongi pencairan termin uang muka sebesar 10% atau setara dengan ±Rp7,83 Miliar.
Selisih penurunan harga sebesar Rp15 miliar memantik kekhawatiran terjadinya manipulasi pada item pekerjaan tertanam yang tidak terlihat mata setelah ditimbun.
Celah kecurangan paling rawan adalah penurunan kelas tekanan pipa, misalnya memasang pipa kelas PN 10 padahal dokumen lelang mewajibkan PN 16, atau memangkas ketebalan dinding pipa.
Begitu juga, manipulasi galian & Timbunan Pasir. Galian dibuat dangkal agar bisa menekan biaya alat berat, kedalaman galian. Akibatnya, pipa yang ditanam dangkal itu rentan retak.
Bahkan, pasir Urug pada bagian bawah dan sekeliling pipa seharusnya dialasi pasir halus (sand bedding) untuk melindungi pipa dari gesekan batu keras kerap dihilangkan (tidak dikerjakan).
Praktek curang mengganti pasir urug dengan tanah galian bekas yang bercampur batu dan lumpur, sementara anggaran pasir tetap dicairkan 100%.
Tanpa pengawasan ketat dari Satker Cipta Karya Sumbar, proyek Pembangunan Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Taban III Kota Padang 2 (sheet pile) rawan dimanipulasi secara administratif.
Uang Muka Rp7,83 Miliar: Bukti Fisiknya?
Pencairan Uang Muka 10% (Rp7,83 Miliar) di awal masa pelaksanaan 390 hari kalender diproyeksikan untuk membiayai Down Payment (DP) fabrikasi pipa ke pabrikan serta mobilisasi alat berat.
Namun, publik menuntut transparansi, apakah dana Rp7,83 miliar tersebut benar-benar diwujudkan dalam bentuk Purchase Order (PO) pipa dan kesiapan material di stockyard Padang?
Ataukah dana segar dari APBN ini justru mengendap untuk menutupi beban arus kas (cash flow) operasional lain milik kontraktor?
Guna memastikan hal itu, tim investigasi tengah berupaya untuk mengumpulkan data, informasi serta konfirmasi kepada pihak terkait. Tunggu berita selanjutnya. (Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar