Digitalisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah melalui E-Katalog awalnya digadang-gadang sebagai pahlawan penyelamat anggaran. Tagline-nya mentereng: transparan, cepat, bebas korupsi, dan mengikis interaksi tatap muka yang rawan suap. Namun, ketika E-Katalog—khususnya mekanisme Mini-Kompetisi—diterapkan secara masif hingga ke sektor jasa konstruksi dan infrastruktur, sebuah realitas pahit mengemuka. Sistemnya memang bergeser ke digital, tetapi tabiat pengondisian proyeknya tetap tertinggal di era analog.
E-Katalog tidak otomatis membunuh praktik penyimpangan; sistem ini kerap hanya memindahkan panggung bancakan dari balik pintu lelang fisik ke layar monitor.
Meneropong Temuan BPK: Digitalisasi yang Diakali
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di berbagai instansi kementerian dan pemerintah daerah berulang kali menelanjangi celah dalam E-Katalog dan Mini-Kompetisi. Di balik layar komputer yang tampak "akuntabel", BPK menemukan modus-modus yang kian terstruktur.
- Persaingan Semu dan Vendor "Boneka": Dalam Mini-Kompetisi, PPK diwajibkan mengundang minimal dua atau tiga penyedia. Realitas temuan BPK mengungkapkan bahwa penyedia yang diundang sering kali berada di bawah satu kendali kepemilikan saham, atau menggunakan penyedia pendamping (flagging) yang sengaja memasang harga tinggi agar penyedia "pengantin" keluar sebagai pemenang.
- Spesifikasi Kunci yang Mengunci (Locking Specification): Penyelenggara pengadaan menyusun kriteria teknis mini-kompetisi yang sangat spesifik dan tak masuk akal—hanya bisa dipenuhi oleh satu penyedia favorit. Kompetisi menjadi seolah-olah ada, padahal pemenangnya sudah ditunjuk sejak awal.
- Harga Tayang (List Price) yang Melambung: Sebelum mini-kompetisi dimulai, harga barang/jasa yang ditayangkan di etalase katalog sering kali sudah di-markup jauh di atas harga pasar. Ketika dilakukan mini-kompetisi dan terjadi penurunan harga, seolah-olah terjadi efisiensi anggaran, padahal harga akhirnya tetap berada di atas harga wajar.
- Broker Kualifikasi dan Subkontrak Ilegal: Khusus proyek infrastruktur lokal, penyedia yang memenangkan mini-kompetisi kerap hanya menjual nama akun E-Katalog. Pekerjaan fisiknya dialihkan penuh (subkon) kepada pihak ketiga dengan pemotongan margin yang menggerus kualitas fisik bangunan.
Modus Penggantian Barang: Antara Wanprestasi dan Korupsi Kategori Fraud
Salah satu temuan yang paling krusial dalam praktik lapangan E-Katalog adalah penggantian barang secara sepihak. Barang atau material yang sudah secara sah disepakati, dipajang dalam tabel E-Katalog, dan dituangkan ke dalam Surat Pesanan/Kontrak, mendadak diganti atau diturunkan spesifikasinya (downgrade) saat pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
Secara tatanan hukum, perbuatan ini bukan sekadar persoalan teknis atau kelalaian kecil, melainkan pelanggaran hukum multidimensi:
- Jerat Perdata (Wanprestasi Mendasar): Sesuai asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPerdata), kontrak yang disepakati dari E-Katalog berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Mengganti barang tanpa prosedur Addendum Kontrak resmi—yang mensyaratkan bukti diskontinuitas pabrik dan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)—merupakan tindakan Wanprestasi (Breach of Contract).
- Jerat Pidana Khusus (Pasal 7 ayat 1 UU Tipikor): Apabila penggantian barang tersebut dibarengi dengan penurunan kualitas, penggunaan produk palsu/tanpa standar SNI, namun klaim pencairan anggaran tetap dibayarkan 100% menggunakan harga barang asli yang lebih mahal, maka ini adalah Perbuatan Curang (Fraud). Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 secara eksplisit mengancam pidana bagi pemborong atau penyedia yang melakukan perbuatan curang dalam menyerahkan bahan bangunan yang membahayakan keselamatan atau merugikan keuangan negara.
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Melihat lanskap ini, mari bedah posisi tiga aktor utama dalam rantai E-Katalog:
1. Rekanan / Penyedia (Paling Diuntungkan — Bila Memiliki "Akses Khusus")
Penyedia yang piawai bermain di area abu-abu adalah pihak yang paling diuntungkan. Dengan E-Katalog, mereka tidak perlu lagi bersusah payah menyusun dokumen lelang tebal atau menghadapi risiko sanggahan publik yang melelahkan seperti pada lelang umum. Cukup mengamankan "pintu" di tingkat PPK, memasukkan produk ke etalase, lalu menikmati kepastian proyek lewat Mini-Kompetisi yang terondisikan—bahkan leluasa mengganti material di lapangan jika pengawasan lemah. Namun bagi rekanan jujur dan UMKM tanpa jaringan "orang dalam", E-Katalog justru menjadi tembok ratapan baru yang membunuh daya saing mereka.
2. PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pengawas (Diuntungkan dari Sisi Keamanan, Tapi Tertekan)
Bagi PPK, E-Katalog memberi perisai "diskresi administratif". Jika ada pemeriksaan awal, PPK dengan mudah berlindung di balik frasa: "Kami hanya membeli apa yang ada di sistem resmi pemerintah." Proses pengadaan menjadi sangat cepat dan serapan anggaran melesat. Namun, jika PPK dan Konsultan Pengawas bersekongkol membiarkan penggantian barang atau menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) palsu, mereka menempatkan diri pada posisi paling rentan terseret pidana korupsi bersama penyedia.
3. Negara (Pihak yang Paling Dirugikan)
Narasi bahwa negara diuntungkan lewat efisiensi waktu dan anggaran sering kali semu. Ketika mini-kompetisi diwarnai persaingan formalitas, dan barang di lapangan diganti dengan kualitas inferior tanpa penyesuaian harga, negara membayar harga barang premium untuk kualitas barang semenjana (overpricing dan kerugian fisik). Pada proyek infrastruktur, efisiensi semu di kertas E-Katalog ini dibayar mahal dengan jalan yang cepat berlubang, gedung yang retak, dan fasilitas publik yang membahayakan masyarakat.
Kesimpulan
E-Katalog dan mekanisme Mini-Kompetisi pada dasarnya hanyalah sebuah alat (tool). Sistem digital tidak akan pernah lebih jujur daripada manusia yang mengoperasikannya.
Penggantian barang di luar dokumen E-Katalog tanpa Addendum yang sah adalah bukti telanjang bahwa akuntabilitas digital masih bisa ditundukkan oleh kompromi di lapangan. Selama transparansi digital E-Katalog tidak diimbangi dengan pengawasan integritas PPK, ketegasan sanksi blacklisting, serta keberanian BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam membongkar rekayasa fisik, E-Katalog hanya akan menjadi karpet merah modern bagi praktik korupsi yang diperbarui. Negara akan terus menjadi korban yang membayar mahal atas ilusi transparansi tersebut.
(Dibuatkan oleh : Redaksi Laksus news)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar