AGAM (LN) — Proyek pengadaan kain sarung pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2025 kini menuai sorotan hangat.
Dari penelusuran investigatif serta data dokumen pertanggungjawaban anggaran dari sumber-sumer terpercaya, pelaksanaan kegiatan pengadaan 6.000 kain sarung tersebut diwarnai dugaan rekayasa prosedur e-katalog, penggelembungan harga (mark-up), hingga ketidaksesuaian jumlah barang yang dibagikan ke masyarakat.
Modus Pinjam Bendera dan Penyerahan Uang Tunai
Inti dari isu yang berembus kencang ini bermula dari proses e-purchasing yang disinyalir kuat hanya dijadikan formalitas di atas kertas. Berdasarkan data internal terpercaya, penyedia yang ditunjuk melalui katalog elektronik—yakni CV AJ—sebenarnya merupakan usaha konveksi atau penjahitan baju, bukan pedagang spesialis sarung.
Pihak penyedia barang diduga kuat hanya "dipinjam benderanya" untuk meloloskan transaksi pada aplikasi e-katalog. Setelah dana dari Kas Daerah masuk ke rekening penyedia, dana tersebut disinyalir dipotong fee tertentu, lalu sisa uang bernilai ratusan juta rupiah diserahkan kembali secara tunai kepada oknum pengelola kegiatan. Pola ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengadaan secara digital yang mestinya transparan justru diakali secara sistematis.
Dugaan Mark-Up dan Sarung yang Tidak Jelas Keberadaannya
Selentingan miring juga mengarah pada nilai harga satuan kain sarung yang dibeli Pemkab Agam. Berdasarkan penelusuran harga grosir di pusat tekstil Pasar Aur Kuning Bukittinggi, harga rerata kain sarung sejenis di pasaran jauh lebih murah dibandingkan harga yang dicantumkan dalam dokumen pencairan anggaran. Selisih harga yang cukup mencolok ini memicu indikasi penggelembungan harga yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Tak berhenti di situ, pencatatan pendistribusian kain sarung juga menyisakan teka-teki. Sarung yang rencananya dibagikan pada kegiatan Buka Puasa Bersama Pemkab Agam tercatat telah diserahkan ribuan buah. Namun, jika dicocokkan dengan dokumen pengadaan paket makanan untuk peserta acara tersebut, jumlah konsumsi yang disediakan ternyata jauh lebih sedikit dibanding klaim sarung yang dibagikan. Ada indikasi ratusan kain sarung statusnya tidak jelas dan diduga tidak pernah sampai ke tangan penerima.
Publik Menanti Klarifikasi Resmi
Rangkaian temuan dan desas-desus dalam pengadaan kain sarung pada Bagian Kesra Setda Agam ini kian gencar diperbincangkan oleh para pengamat publik di daerah.
Masyarakat berharap pihak-pihak berwenang di lingkungan Pemkab Agam segera memberikan penjelasan transparan agar isu ini tidak semakin liar dan tidak menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola anggaran daerah. Tunggu berita selanjutnya. (Tim investigasi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar