PADANG (LN) – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen penuhnya dalam melindungi ekosistem ekonomi kreatif dan produk unggulan daerah melalui penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Langkah strategis ini diambil guna mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas, sekaligus memuluskan langkah Kota Padang menjadi Nominator Kota Kreatif Dunia UNESCO di bidang kuliner (gastronomi).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Layanan Diseminasi Komunikasi Masyarakat Bidang Kekayaan Intelektual yang berlangsung di Asrama Haji Padang, Jumat (3/7/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan bahwa Kota Padang memiliki potensi besar di bidang perdagangan dan pendidikan. Saat ini, sektor UMKM menyumbang 60 persen terhadap pendapatan daerah, di mana 40 persen di antaranya bersumber dari sektor kuliner.
"Kita sedang berkompetisi dengan waktu. Banyak produk kita di luar sana, seperti rendang dan lainnya, yang tidak dihasilkan langsung dari Padang. Jika ingin UMKM Padang naik kelas, diperlukan proteksi hukum (HAKI). Dengan begitu, Padang memiliki produk unggulan dan branding yang kuat untuk jangka panjang," ujar Fadly Amran.
Saat ini, Pemko Padang bersama Pemerintah Pusat tengah berpacu dengan waktu untuk mengajukan diri ke UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Pemko Padang akan menampilkan berbagai produk unggulan UMKM pada momentum Hari Jadi Kota (HJK) Padang mendatang. Kegiatan ini nantinya dikawal langsung oleh Dewan Kuliner demi memuluskan langkah menuju kota gastronomi dunia.
Dukungan DPR RI dan Kemenkumham
Komitmen Pemko Padang mendapat apresiasi dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe. Ia menilai kepemimpinan Wali Kota Padang sangat konsisten dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta mengedukasi masyarakat akan pentingnya manajemen HAKI agar karya para kreator terjamin secara hukum.
"Potensi luar biasa yang kita miliki jangan sampai diklaim oleh pihak lain hanya karena tidak adanya perlindungan hukum. HAKI bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap kreativitas. Kami di DPR RI akan terus mendorong agar cita-cita Padang menjadi kota gastronomi dunia bidang kuliner segera terwujud," tegas Shadiq.
Senada dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, yang diwakili oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Desmainar, menyebutkan bahwa perlindungan merek dan hak cipta merupakan kebutuhan mendasar bagi UMKM Padang untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.
"Kami mengapresiasi konsistensi Wali Kota Padang dalam memfasilitasi pelaku UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif. Dengan komitmen ini, kita optimis Kota Padang tidak hanya dikenal dengan perdagangannya, tetapi juga mampu melahirkan kekayaan intelektual bernilai ekonomi tinggi di tingkat nasional maupun internasional," kata Desmainar.
Tantangan Era Kecerdasan Buatan (AI)
Di sisi lain, tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsurizal, mengingatkan tantangan baru yang dihadapi para pelaku industri kreatif saat ini. Menurutnya, kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) mulai menggerus kreativitas para kreator lokal.
Oleh karena itu, Syamsurizal menilai kegiatan diseminasi ini menjadi sangat krusial sebagai benteng hukum dan penyedia informasi akurat bagi hak cipta masyarakat Padang.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar