PADANG (LN) — Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dan langkah cepat dalam mempercepat pemulihan serta penguatan mitigasi bencana. Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja Tim Monitoring dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (20/7/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan. Turut mendampingi jajaran pejabat Pemko Padang, di antaranya Sekda Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri.
Fokus utama pembahasan adalah pengawalan pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) tambahan sebesar Rp371,85 miliar, yang dialokasikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana di Kota Padang. Pemko Padang mengonfirmasi bahwa proses tender untuk berbagai paket proyek penanganan bencana resmi dimulai hari ini.
Kemendagri Apresiasi Percepatan Pembangunan Huntap
Sebelum melangsungkan pertemuan formal, Tim Monitoring Kemendagri telah melakukan peninjauan lapangan langsung ke lokasi pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Pihak kementerian memberikan apresiasi tinggi atas langkah responsif dan percepatan yang dilakukan Pemko Padang pascabencana hidrometeorologi. Huntap ini disiapkan tidak hanya bagi warga terdampak langsung, tetapi juga diperuntukkan bagi warga yang berpotensi direlokasi akibat dampak proyek infrastruktur dari Balai-Balai Kementerian PU.
Dorong Infrastruktur Hijau dan Pembangunan Embung Skala Besar
Dalam keterangannya, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Pemko Padang terus berkoordinasi erat dengan pemerintah pusat agar penanganan banjir dan mitigasi bencana berjalan komprehensif. Selain pembangunan Huntap, master plan penanganan banjir Kota Padang juga mengusung konsep green infrastructure serta pembangunan infrastruktur skala besar.
"Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Hari ini proses tendernya sudah resmi dimulai. Kehadiran Tim Monitoring Kemendagri sangat krusial untuk memberikan masukan dan mengawal tahapan yang perlu kita sinergikan bersama," ujar Fadly Amran.
Fadly menambahkan, dalam master plan yang telah disusun, Pemko Padang menargetkan pembangunan dua embung besar sebagai solusi jangka panjang mengantisipasi risiko banjir di masa mendatang.
"Mengingat keterbatasan APBD daerah yang tidak memungkinkan untuk merealisasikan megaproyek embung ini dalam target 5 tahun, kami sangat berharap adanya perhatian khusus (special attention) serta dukungan lanjutan dari pemerintah pusat. Jika ini terkawal dengan baik, penanganan banjir di Kota Padang bisa tuntas secara paripurna sehingga masyarakat merasa lebih aman dan nyaman," tegas Wali Kota.
Kehadiran Tim Monitoring Kemendagri diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemko Padang dan Pemerintah Pusat, sehingga seluruh tahapan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan infrastruktur pengedali banjir dapat terealisasi secara tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar