PADANG (LN) — Situasi darurat bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat memicu aksi nyata dari berbagai pihak. Di tengah kondisi ini, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Verry Mulyadi, S.H., menegaskan bahwa respons cepat di lapangan adalah kunci utama untuk meminimalisir dampak kerugian bagi masyarakat.
Inisiatif Tanpa Sekat Birokrasi
Dalam agenda audiensi dan silaturahmi bersama Ikatan Keluarga Wartawan (IKW) di kawasan GOR H. Agus Salim, Padang, Kamis (2/4/2026), Verry Mulyadi menyoroti militansi para pekerja lapangan. Menurutnya, dalam kondisi bencana, prosedur administratif tidak boleh menjadi penghambat bagi penyelamatan nyawa dan pemulihan akses publik.
"Kami prinsipnya kerja dulu, action dulu. Dalam kondisi bencana yang serba darurat, kita tidak bisa hanya diam menunggu instruksi birokrasi yang panjang sementara warga membutuhkan pertolongan segera," tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar tersebut.
Fokus Komisi IV: Percepatan Infrastruktur Kawasan Terdampak
Sebagai pimpinan di Komisi IV yang membidangi pembangunan, Verry mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak, khususnya di kawasan aliran sungai dan akses jalan lintas daerah. Ia menekankan bahwa totalitas pekerja lapangan harus dibarengi dengan payung kebijakan dan dukungan anggaran yang responsif dari pemerintah.
Ia berkomitmen untuk terus mendorong Pemerintah Provinsi agar memprioritaskan anggaran rehabilitasi infrastruktur pascabencana guna memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terhenti terlalu lama.
"Kami memberikan totalitas untuk Sumatera Barat. Namun, para pejuang lapangan ini juga butuh dukungan kebijakan agar kerja mereka lebih cepat, legal, dan terukur," tambahnya.
Media sebagai Pilar Rekonstruksi
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mengajak insan pers untuk memainkan peran aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan kembali (rekonstruksi) daerah. Media diharapkan mampu menyuarakan kondisi riil di lapangan agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan oleh pemerintah.
"Sinergi antara pekerja lapangan, pemerintah, dan media adalah faktor penentu. Kami minta kawan-kawan media bantu mengawal ini agar dampak dari setiap kebijakan bisa dirasakan luas oleh masyarakat," pungkas Ketua DPC Gerindra Kota Padang tersebut.
Senada dengan hal tersebut, Zainal Koto selaku Dewan Pendiri IKW, memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Sumbar bapak Verry Mulyadi yang peduli dengan kondisi Sumbar saat ini. Situasi bencana bukan hanya sekadar melaporkan kejadian, tetapi juga menjadi jembatan informasi yang solutif.
"Media memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa aspirasi dari lapangan sampai ke telinga pengambil kebijakan.
Apa yang disampaikan Pak Verry hari ini adalah bentuk transparansi yang kita butuhkan. IKW akan terus mengawal agar sinergi ini berjalan di koridor yang tepat demi kepentingan masyarakat luas," ujar Zainal di sela-sela diskusi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar