PADANG (LN) – Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat secara resmi membuka kegiatan Workshop Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang berlangsung di BKOM & Pelkes Padang, 13-14 April 2026. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat perlindungan kesehatan bagi para pekerja di sektor informal, seperti petani, nelayan, dan pedagang yang menjadi tulang punggung ekonomi di Sumatera Barat.
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Aklima, MPH, ini dihadiri oleh jajaran petinggi kesehatan, termasuk Kabid Kesmas Dinkes Prov. Sumbar, Ketua Pengda PAKKI Sumbar, serta Dekan FKM Universitas Andalas. Peserta workshop terdiri dari penanggung jawab program Kesehatan Kerja dari berbagai Kabupaten/Kota, mulai dari Kota Padang hingga Kabupaten Dharmasraya.
Melampaui Target, Fokus pada Kualitas
Dalam sambutannya, dr. Aklima mengapresiasi pencapaian Sumatera Barat yang telah berhasil membentuk 747 Pos UKK pada tahun 2025, angka yang jauh melampaui target awal sebanyak 560 pos.
"Tahun 2026 ini, kita menetapkan target yang lebih tinggi, yakni 840 Pos UKK yang tidak hanya terbentuk, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang berkualitas. Pos UKK bukan sekadar angka administratif, melainkan benteng pertahanan kesehatan masyarakat pekerja kita," tegas dr. Aklima.
Transformasi Layanan: Mencegah Lebih Baik dari Mengobati
Sesuai dengan amanat UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan arah Transformasi Layanan Primer, Dinkes Sumbar berkomitmen menggeser fokus dari kuratif (mengobati) ke preventif (mencegah). Hal ini krusial mengingat pekerja informal sangat rentan terhadap Penyakit Akibat Kerja (PAK) seperti gangguan paru kronis akibat debu atau gagal ginjal akibat paparan pestisida yang dampaknya sering kali baru terasa 10 tahun mendatang.
Workshop ini menekankan tiga pilar utama bagi pengelola layanan:
- Deteksi Dini: Skrining berkala faktor risiko PTM dan penyakit akibat kerja.
- Edukasi K3: Mengubah perilaku pekerja agar sadar akan pentingnya Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat dan murah.
- Integrasi Layanan: Menghubungkan Pos UKK dengan program Gizi dan Kesehatan Lingkungan.
Penguatan Kader sebagai Ujung Tombak
Dinkes Sumbar juga menyoroti pentingnya peran kader. Berdasarkan data terbaru, Sumatera Barat memiliki 24.105 kader dengan rincian kompetensi yang terus ditingkatkan melalui pelatihan rutin. Kader diharapkan tidak hanya mampu melakukan tensi darah, tetapi juga jeli melakukan risk mapping (pemetaan risiko) di lingkungan kerja masing-masing.
"Setiap nagari atau kelurahan memiliki risiko kerja yang berbeda. Puskesmas harus turun ke lapangan, ke sentra industri rumah tangga, dan memberikan solusi yang spesifik, bukan sekadar penyuluhan umum," tambah dr. Aklima.
Harapan Masa Depan
Melalui pemanfaatan DAK Non-Fisik (BOK) yang optimal dan penguatan regulasi di tingkat daerah, diharapkan Pos UKK di Sumatera Barat dapat tumbuh menjadi lembaga yang mandiri melalui swadaya masyarakat atau kemitraan lokal.
Kegiatan ditutup dengan pantun yang membakar semangat para peserta untuk membawa perubahan nyata di wilayah kerja masing-masing, demi mewujudkan visi: "Pekerja Sehat, Keluarga Sejahtera, Sumatera Barat Hebat!" (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar