PADANG (LN) – Pekerjaan betonisasi jalan lingkungan (jaling) di Jl. Belanti Indah, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, kini menyisakan tanda tanya besar. Selain kondisinya yang terbengkalai dan tidak tuntas di bagian ujung serta pangkal jalan, proyek ini kini dijuluki "proyek tak bertuan" setelah instansi terkait di tingkat Provinsi maupun Kota sama-sama melontarkan bantahan.
Saling Bantah Antar Instansi
Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini, Minggu (1/2) kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sumatera Barat menghasilkan jawaban mengejutkan. Kabid PSU Dinas Perkimtan Sumbar, Viki menyatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan, proyek tersebut bukan milik mereka.
"Untuk daerah Lolong Belanti itu berkemungkinan paket Kota Padang, karena paket yang di Lolong Belanti ada yang bentrok dan berdekatan dengan paket Kota Padang. Tadi sudah dicek dan dikonfirmasi sama Kak Nini, ternyata tidak ada paket kita di situ," ujar Viki menjelaskan.
Setali tiga uang, pihak Dinas Perkim Kota Padang melalui Miki, staf PSU juga memberikan pernyataan senada bahwa lokasi tersebut bukan merupakan titik kegiatan mereka.
"Itu bukan kegiatan kita. Dan lokasi Lolong Belanti tidak pernah menjadi lokasi kegiatan kita di sana," tegas Miki.
Kondisi Lapangan: Persiapan Matang, Pengecoran Nihil
Meski tidak diakui oleh instansi manapun, fakta di lapangan menunjukkan aktivitas fisik yang nyata namun menggantung. Di lokasi, terlihat beton hanya terpasang di bagian tengah jalan. Sementara di bagian ujung dan pangkal, pekerjaan berhenti pada tahap penghamparan agregat dan pemasangan plastik alas.
Secara teknis, membiarkan material agregat dan plastik alas terpapar cuaca tanpa segera ditutup beton adalah pemborosan. Plastik yang robek dan agregat yang terurai akibat lalu lalang kendaraan menandakan adanya kegagalan manajemen proyek yang merugikan fungsi akses publik.
Misteri Penanggung Jawab Proyek
Munculnya proyek fisik tanpa papan informasi yang jelas, ditambah dengan bantahan dari dua instansi teknis terkait, memicu dugaan adanya praktik "proyek siluman" atau kesalahan administrasi yang fatal. Masyarakat kini mempertanyakan akuntabilitas penggunaan anggaran di kawasan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Tunggu berita selanjutnya!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar