SUMBAR (LN) – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat yang sempat berada di ambang kehancuran total akhirnya menemukan titik terang. Setelah sebelumnya dihantam badai pengunduran diri dari kabupaten dan kota akibat "dompet kosong", sebuah keputusan darurat melalui SK Gubernur resmi menggeser jadwal pertandingan ke akhir tahun 2026 sebagai tindakan penyelamatan.
Kegagalan Ketika Anggaran Menjadi Alasan "Mati Kartu"
Rencana awal penyelenggaraan pada Juni-Juli 2026 nyaris menjadi pemakaman bagi prestasi atlet Ranah Minang. Kota Bukittinggi secara blak-blakan menyatakan "menyerah" karena anggaran tidak masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) murni. Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, bahkan sempat melempar kritik pedas bahwa mustahil mengirim atlet jika pembahasan dana perubahan baru dilakukan pada Agustus.
Kondisi serupa juga dialami oleh daerah lainnya. Ketua KONI Padang, Arianto, sempat memicu polemik dengan menyatakan Padang—sang tuan rumah—siap menyelenggarakan acara tapi tidak sanggup mengirim atlet bertanding karena ketiadaan dana. Ketidaksinkronan ini sempat menciptakan "horor birokrasi" di mana atlet hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
SK Gubernur 426-121-2026: "Pelampung" di Tengah Prahara
Sadar akan ancaman kegagalan massal, Gubernur Mahyeldi akhirnya menerbitkan SK Nomor 426-121-2026 pada 23 Februari 2026. Keputusan ini mengubah peta permainan secara drastis:
Jadwal Digeser: Porprov XVI Sumbar resmi dipindahkan ke 2 Oktober 2026. Artinya, Pengunduran jadwal ini adalah strategi politis agar seluruh Kabupaten/Kota bisa menarik napas dan mengalokasikan dana melalui Anggaran Perubahan (APBD-P).
Hapus Alasan Absen: Dengan jadwal Oktober, alasan "tidak ada anggaran di RKPD murni" yang sebelumnya diteriakkan Bukittinggi dan Padang kini resmi menjadi basi.
KONI Sumbar: Jangan Ada Lagi "Aksi Akrobat" Pejabat
Ketua KONI Sumbar, Hamdanus, menegaskan bahwa dengan SK terbaru ini, tidak ada lagi alasan bagi daerah untuk tidak berpartisipasi. Setelah vakum selama delapan tahun yang menyakitkan—di mana atlet potensial Sumbar banyak yang "hijrah" membela daerah lain—ajang ini menjadi pertaruhan harga diri terakhir bagi olahraga Sumatera Barat.
Sekretaris KONI Sumbar, Anandya Dipo Pratama, menambahkan bahwa legalitas ini sudah sangat kuat dan harus segera diikuti dengan konsolidasi nyata di tingkat daerah.
Atlet Menang, Birokrasi Dipaksa Tunduk
Perubahan jadwal ini adalah kemenangan bagi para atlet yang nyaris menjadi tumbal dari buruknya koordinasi antara KONI dan Pemerintah Daerah. Kini, bola panas kembali ke tangan para Wali Kota dan Bupati. Dengan waktu yang lebih longgar hingga Oktober, publik akan mencatat: Jika masih ada daerah yang absen, itu bukan lagi masalah anggaran, melainkan murni ketidakpedulian terhadap nasib atletnya.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar