Upayakan Solusi Air Bersih Pascabencana, Pemko Padang Gandeng BPBPK Sumbar

PADANG (LN) – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar pertemuan strategis dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar). Pertemuan ini berlangsung di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang pada Rabu (21/1/2026).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah mengupayakan solusi atas persoalan ketersediaan air bersih yang masih dialami sebagian masyarakat pascabencana.

Kondisi Layanan Air Saat Ini

Meskipun layanan PDAM telah menunjukkan progres signifikan, Wali Kota mencatat beberapa hal penting:

Cakupan Layanan: Saat ini pelayanan PDAM sudah mencapai sekitar 99 persen.

Kendala Teknis: Masih terdapat masalah tekanan air di beberapa titik tertentu.

Fokus Utama: Menyiapkan alternatif solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan pipa PDAM.

Rencana Pembangunan Sumur Bor

Sebagai langkah konkret, Pemko Padang mengusulkan pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Berdasarkan pendataan, dibutuhkan setidaknya 228 titik sumur bor yang tersebar di empat kecamatan:

Kec. Koto Tangah : 107 Titik
Kec. Pauh : 48 Titik
Kec. Nanggalo : 37 Titik
Kec. Kuranji : 36 Titik

"Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini sebagai solusi jangka pendek," ujar Fadly Amran.

Respon dan Syarat dari BPBPK Sumbar

Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penyediaan air bersih di Kota Padang melalui dua skema utama:

Pemasangan Pipa SPAM Darurat: Dilakukan jika sumber air terdekat memungkinkan, meskipun wilayah tersebut bukan area layanan PDAM.

Pembangunan Sumur Bor Terintegrasi: Pembangunan satu paket yang mencakup sumur, sistem penampungan (toren), serta sumber energi (termasuk opsi solar panel).

Persyaratan bagi Pemko Padang:

Maria menekankan bahwa untuk merealisasikan pembangunan sumur bor, Pemko Padang harus memastikan: