PADANG (LN) — Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Padang, Hanif, memberikan klarifikasi mendalam terkait isu pelayanan dan dugaan pungutan liar (pungli) yang menerpa instansinya. Dalam pernyataan resminya, Hanif menjamin bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang dilaksanakan secara gratis atau zero cost.
Komitmen Sapu Bersih Oknum
Hanif menegaskan bahwa negara telah menanggung biaya sertifikasi dalam program PTSL. Ia meminta masyarakat untuk tidak melayani permintaan uang dari pihak mana pun yang mengatasnamakan BPN di luar ketentuan administrasi desa/kelurahan yang sah.
“Pengurusan PTSL itu zero cost. Kalaupun ada yang meminta uang, itu adalah ulah oknum. Saya tegaskan, silakan laporkan jika ada oknum yang bermain. Kita akan berikan sanksi tegas tanpa kompromi,” ujar Hanif saat dikonfirmasi media, Jumat (9/1) di kantor ATR BPN Padang.
Untuk memastikan mesin birokrasi berjalan lurus, Hanif langsung mengumpulkan seluruh Kepala Seksi (Kasi)—mulai dari Kasi Survei dan Pemetaan hingga Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran—guna memastikan seluruh pimpinan lini berada di kantor dan siap memberikan pelayanan publik yang transparan.
Lonjakan Target: 2.100 Bidang di Tahun 2026
Di tengah sorotan publik, Hanif memaparkan data produktivitas kantornya yang terus meroket dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan ambisi BPN Padang untuk menuntaskan pemetaan tanah di ibu kota Sumatera Barat tersebut:
- Tahun 2024: Berhasil menerbitkan 1.000 bidang tanah.
- Tahun 2025: Meningkat menjadi 1.235 bidang yang telah diterbitkan.
- Tahun 2026: Target dipacu secara signifikan menjadi 2.100 bidang.
Hanif menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat dilakukan secara bertahap. Untuk memudahkan warga yang sibuk di hari kerja, BPN Padang menyediakan layanan khusus pada akhir pekan.
“Setiap hari Sabtu, kami tetap memberikan informasi dan mengundang masyarakat untuk mengambil langsung sertifikatnya ke kantor. Kami ingin pelayanan ini lebih dekat dan memudahkan warga,” jelasnya.
Transparansi Melalui Media Sosial
Menjawab kritik soal sulitnya akses informasi, Hanif berjanji akan melakukan revolusi transparansi digital. Ia memastikan daftar nama penerima PTSL tahun 2025 dan 2026 akan diekspos melalui kanal media sosial resmi.
“Daftar nama dan progresnya akan kami umumkan di Instagram dan Twitter (X) resmi ATR/BPN Padang. Dengan begitu, masyarakat bisa memantau langsung prosesnya tanpa perlu bertanya-tanya lagi,” tambah Hanif.
Evaluasi Layanan PPID
Terkait persoalan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Hanif menjadikan temuan ini sebagai catatan penting untuk pembenahan internal. Pihaknya berkomitmen memperkuat infrastruktur informasi di kantor agar selaras dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga masyarakat maupun media mendapatkan akses informasi yang cepat dan mudah.
Dengan target 2.100 bidang di tahun 2026, BPN Padang berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya tanpa melalui perantara atau calo yang kerap memicu praktik pungli.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar