PADANG (LN) – Skandal korupsi fasilitas kredit BNI senilai Rp34 Miliar telah mencapai titik didih. Di saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang memperketat pengejaran terhadap Beny Saswin Nasrun (BSN) yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), di balik layar, perebutan kursi empuk DPRD Sumatera Barat mulai memicu opini publik
Status Buron dan "Pemiskinan" Aset
Pada 22 Januari 2026, BSN resmi menyandang status buronan. Anggota legislatif aktif dari Dapil 2 ini menghilang setelah mengabaikan tiga kali panggilan penyidik. Meski keberadaannya misterius, tangan hukum telah bergerak jauh dengan melakukan penyitaan resmi terhadap aset dan aliran dana senilai Rp17,55 Miliar.
Peta Politik Dapil 2 Sumbar, Nama "Nurnas" Mencuat Sebagai PAW
Kekosongan kursi yang ditinggalkan BSN memicu persepsi mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW). Berdasarkan perolehan suara sah Partai Demokrat di Dapil 2 (Padang Pariaman - Pariaman), konfigurasinya adalah sebagai berikut:
- Peringkat 1: Beny Saswin Nasrun (7.194 suara) – Status: Tersangka/DPO
- Peringkat 2: H. M. Nurnas, S.T. (3.711 suara)
Kini, perhatian tertuju pada Nurnas yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat menduduki posisi PAW dari Dapil Sumbar 2 menggantikan BSN yang terjerat kasus korupsi perbankan.
Bungkamnya Mulyadi: Sinyal Apa?
Hingga malam ini, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi, masih memilih untuk tidak memberikan jawaban saat dihubungi terkait status keanggotaan BSN dan rencana PAW. Sikap diam pimpinan wilayah ini memicu spekulasi, apakah partai sedang melindungi kadernya, atau justru sedang menyusun skenario transisi kekuasaan yang paling minim risiko politik?
Media ini berupaya melakukan konfirmasi kepada ketua DPD Demokrat Sumbar, Mulyadi, Rabu (28/1) melalui pesan WhatsApp, namun belum mendapatkan tanggapan.
Adapun beberapa pertanyaan yang diajukan media ini sebagai berikut :
- Kapan surat pemecatan BSN diterbitkan mengingat statusnya sudah DPO?
- Bagaimana tindakan partai untuk mengisi kekosongan di DPRD Sumbar ?
- Apakah benar sdr. Nurnas yang akan menjadi PAW menggantikan BSN yg telah ditetapkan sebagai buronan oleh Kejari Padang ?
Skandal BNI Rp34 Miliar ini bukan sekadar pencurian uang negara, melainkan alat likuidasi politik yang efektif. BSN telah ditetapkan sebagai DPO. Dan kini tinggal menunggu waktu untuk pelantikan Nurnas sebagai anggota PAW DPRD Sumbar.
Mari kita tunggu hasilnya..!
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar