PADANG (LN) – Implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), di Kota Padang berujung petaka. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Alai yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari meledak hebat pada Senin, 19 Januari 2026, mengakibatkan 4 orang pekerja mengalami luka bakar.
Kelalaian K3: Dapur Tanpa Sirkulasi Udara
Dari Investigasi lapangan, ditemukannya indikasi kelalaian fatal dalam operasional dapur tersebut. Meski sudah beroperasi selama kurang lebih 2 bulan, fasilitas produksi ini diduga kuat tidak dilengkapi sistem exhaust (sanitasi udara) yang layak.
Akibatnya, terjadi akumulasi gas pada unit oven yang memicu ledakan maut dan melukai para pekerja di garda terdepan program nasional ini.
Eksploitasi di Balik Program Mulia: Pekerja Tanpa BPJS
Ironi besar terungkap saat menelusuri status keempat korban pasca-insiden 19 Januari tersebut. Di tengah program negara yang bertujuan menyejahterakan rakyat, para pekerja di SPPG Alai justru ditemukan bekerja tanpa ikatan kontrak resmi serta tidak terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
Hingga saat ini, para korban belum mendapatkan kepastian jaminan perlindungan sosial. Hal itu jelas sebuah pelanggaran serius terhadap hak-hak tenaga kerja dalam proyek strategis nasional.
Kordinator SPPG Bungkam, Ada Apa?
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kordinator SPPG Kota Padang, Taufik Hidayat, melalui pesan WhatsApp ke nomor 0813-7845-56xx, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak memberikan respon sedikit pun. Sikap bungkam Taufik memicu dugaan kuat adanya upaya sistematis untuk menutupi insiden ini dari jangkauan publik.
Informasi yang dihimpun tim investigasi menyebutkan bahwa tertutupnya akses informasi ini berkaitan dengan adanya keterlibatan anak salah satu petinggi di Polda Sumbar dalam struktur pengelolaan di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan mengaburkan akuntabilitas hukum atas jatuhnya korban luka berat.
Media Menanti Transparansi
Redaksi Laksus News masih menunggu penjelasan resmi dari pihak pengelola. Kami mendesak audit menyeluruh agar program mulia Presiden Prabowo tidak dijadikan tameng bagi oknum untuk mengabaikan keselamatan nyawa manusia dan regulasi ketenagakerjaan.
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar