SUMATERA BARAT (LN) – Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan pada Juni-Juli mendatang memicu respon beragam dari pemerintah daerah. Di satu sisi, Kota Solok menunjukkan optimisme tinggi dengan mencari solusi pembiayaan kreatif, sementara Kota Pariaman secara terbuka menyatakan ketidaksiapan akibat keterbatasan anggaran.
Solok: Pantang Menyerah Meski Anggaran Nihil
Pemerintah Kota (Pemko) Solok di bawah kepemimpinan Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM, mengambil langkah berani dengan berencana mencari dana talangan. Langkah ini diambil untuk memastikan atlet-atlet Kota Solok tetap bisa berlaga meski anggaran daerah belum tersedia saat ini.
Ketua KONI Kota Solok, Rudi Horizon, menegaskan bahwa absen di Porprov akan merugikan atlet. Apalagi, Kota Solok terpilih sebagai tuan rumah untuk beberapa cabor bergengsi seperti Angkat Berat dan Paralayang.
Dengan dukungan penuh dari Walikota, KONI Solok optimis membidik posisi 5 besar dari sekitar 42 cabor yang akan dipertandingkan.
Pariaman: Realitas Anggaran dan Usulan Pra-Porprov
Berbanding terbalik, Walikota Pariaman, Yota Balad, mengakui bahwa daerahnya tidak mampu memberangkatkan kontingen. Anggaran yang telah ditetapkan hanya mencakup operasional KONI sebesar Rp500 juta, yang dinilai jauh dari cukup untuk mengikuti ajang sebesar Porprov.
"Kami tak bisa mengikuti Porprov karena memang tak ada penganggaran yang disiapkan. Anggaran kami sudah dikunci sebelum SK pelaksanaan Porprov diterbitkan," jelas Yota Balad.
Ia menyarankan agar tahun 2026 difokuskan pada Pra-Porprov melalui Kejurprov masing-masing cabor, sementara Porprov dilaksanakan pada 2027 agar persiapan lebih maksimal dan terencana.
Kesimpulan: Sinergi vs Realitas Finansial
Dari dua kondisi daerah tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai dinamika Porprov Sumbar 2026:
Prioritas Pemerintah Daerah: Keberhasilan partisipasi daerah dalam Porprov sangat bergantung pada kemauan politik (political will) pemimpinnya. Kota Solok memilih strategi dana talangan sebagai investasi prestasi, sementara Pariaman memilih bersikap realistis demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
Masalah Sinkronisasi SK: Terhambatnya keikutsertaan beberapa daerah (termasuk Pariaman) disebabkan oleh waktu penerbitan SK Pelaksanaan Porprov yang tidak sinkron dengan jadwal ketok palu APBD daerah.
Harapan pada Pemerintah Provinsi: Kedua daerah menyiratkan perlunya intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, baik berupa subsidi langsung bagi daerah peserta maupun fleksibilitas jadwal pelaksanaan.
Marwah Prestasi Atlet: Ada kekhawatiran bersama bahwa jika Porprov dipaksakan tanpa kesiapan anggaran yang merata di seluruh kabupaten/kota, maka kualitas kompetisi dan semangat pembinaan atlet di Sumatera Barat akan terganggu.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar