PADANG (LN) — Pernyataan tegas Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, terkait kesiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI 2026 memicu respons dari pengurus KONI di tingkat kabupaten dan kota. Meski Gubernur menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi, sejumlah daerah mengaku menghadapi kendala teknis yang kompleks di lapangan.
Pernyataan Gubernur Mahyeldi
Sebelumnya, dalam audiensi bersama KONI Sumbar dan Dispora di Padang (12/1), Gubernur Mahyeldi melontarkan kritik keras terhadap daerah yang dinilai tidak serius.
"Kalau KONI tidak bisa mengatakan siap, berarti Ketua KONI-nya tidak betul dan tidak mampu mengomunikasikan dengan kepala daerah. Lebih baik ganti saja Ketua KONI-nya," tegas Mahyeldi.
Gubernur juga menepis keraguan soal anggaran dengan menyatakan bahwa Pemprov telah mengalokasikan Rp12 miliar di APBD untuk menyukseskan ajang yang dijadwalkan berlangsung Juni-Juli 2026 tersebut. "Dengan kronologis ini, tidak ada alasan lagi bagi KONI daerah mempermasalahkan anggaran atau kesiapan. Pemprov sudah jelas mendukung Porprov," tambahnya.
Sanggahan dan Klarifikasi KONI Daerah
Menanggapi hal tersebut, sejumlah pengurus KONI kabupaten/kota memberikan klarifikasi bahwa persoalan di daerah bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan keterbatasan ruang fiskal pada APBD masing-masing daerah.
Beban Anggaran di Daerah: Perwakilan KONI daerah menyebutkan bahwa meski Pemprov mengalokasikan Rp12 miliar, beban biaya pengiriman kontingen—mulai dari pemusatan latihan (TC), uang saku atlet, transportasi, hingga akomodasi—sepenuhnya bergantung pada APBD Kabupaten/Kota yang saat ini banyak mengalami rasionalisasi.
Kedaulatan Organisasi: Terkait instruksi Gubernur untuk "mengganti Ketua KONI," beberapa pihak menilai bahwa pergantian pengurus memiliki mekanisme internal (Musorkab/Musorkot) yang diatur dalam AD/ART KONI, dan tidak bisa dilakukan secara intervensi langsung akibat kendala anggaran.
Kritik Soal Opsi Swadaya Orang Tua
KONI daerah juga menanggapi pernyataan Gubernur yang meyakini orang tua atlet akan tetap berupaya agar anak-anak mereka bisa tampil meski daerah enggan memberangkatkan.
"Kami sangat menghargai semangat Gubernur. Namun, menjadikan swadaya orang tua sebagai solusi cadangan untuk ajang resmi tingkat provinsi adalah langkah yang kurang tepat. Porprov adalah tanggung jawab negara dalam membina prestasi, bukan beban personal orang tua atlet," ujar salah seorang pengurus KONI di daerah.
KONI kabupaten/kota berharap ada pertemuan lanjutan yang lebih teknis antara Pemprov, KONI Provinsi, dan seluruh Kepala Daerah untuk menyatukan persepsi anggaran. Mereka menegaskan bahwa semangat atlet di daerah sangat tinggi, namun butuh kepastian dukungan finansial yang nyata dari pemerintah daerah masing-masing agar tidak terjadi gagal bayar atau penelantaran atlet saat hari pelaksanaan.
Diharapkan dengan adanya sinkronisasi antara pernyataan tegas Gubernur dan realitas di tingkat kabupaten/kota, Porprov 2026 dapat berjalan sukses tanpa meninggalkan masalah administrasi di kemudian hari.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar