SUMBAR (LN)– Skandal besar terendus di balik gemuruh mesin tambang emas di wilayah hulu.
Hasil investigasi tim investigasi mengungkap fakta mencengangkan, sebanyak 134 unit alat berat ekskavator telah masuk ke lokasi penambangan emas melalui jalur darat yang seharusnya dijaga ketat oleh aparat keamanan.
Bukan hanya soal jumlah alat yang fantastis, investigasi ini menyoroti dugaan kuat adanya "main mata" antara pengusaha tambang dengan oknum di dua institusi keamanan paling vital, Koramil 10/Lembah Gumanti dan Polsek Lembah Gumanti (LEGU).
Aparat ikut Mengawal Alat Masuk ke Lokasi Penambangan ilegal
Informasi yang dihimpun tim investigasi di lapangan menunjukkan bahwa ada sebanyak 134 unit ekskavator masuk ke lokasi penambangan, diduga dikoordinir secara rapi oleh oknum aparat.
Terindikasi, Koramil serta Polsek berperan dalam pengamanan jalur teritorial dan logistik, oknum di Polsek setempat disinyalir berperan dalam memberikan "payung hukum" di lapangan agar aktivitas tersebut tidak tersentuh penindakan.
"Dugaannya sudah sistematis. Oknum Polsek dan Koramil diduga saling berbagi peran. Ada yang bertugas mengawal truk pengangkut (self-loader) di malam hari, dan ada yang menjamin agar tidak ada patroli yang masuk ke titik nol lokasi tambang," ungkap sumber dari tim investigasi.
Titik Buta Hukum di Lembah Gumanti
Alahan Panjang yang menjadi wilayah hukum Polsek Legu dan Koramil 10/Legu seharusnya menjadi filter utama. Namun, dengan lolosnya 134 unit alat berat, publik mencium adanya aroma pembiaran yang sengaja dilakukan.
Dampak dari "koordinasi panas" ini sangat Nyata
Mobilisasi Tanpa Hambatan : Truk-truk besar pembawa ekskavator melintas bebas tanpa pemeriksaan surat-surat kendaraan atau izin angkut alat berat.
Keamanan Lokasi: Oknum di lapangan diduga bertindak sebagai "tameng" jika ada masyarakat atau aktivis lingkungan yang mencoba memprotes aktivitas tambang tersebut.
Temuan tim investigasi ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas penegakan hukum di Sumatera Barat. Keterlibatan oknum Polsek dan Koramil dalam mengkoordinir alat berat dalam jumlah besar adalah pelanggaran berat terhadap instruksi pimpinan Polri dan TNI yang tegas melarang anggotanya membekingi aktivitas ilegal.
Hingga berita ini dirilis, media ini tengah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolsek setempat dan Danramil 10/Lembah Gumanti guna memastikan informasi tersebut.
Tunggu berita selanjutnya !
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar