Jakarta (LN) – Gubernur Riau Abdul Wahid kembali menjadi sorotan tajam publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/11/2025).
Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya, termasuk pejabat dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik suap proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Benar, tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak, termasuk Gubernur Riau. Saat ini tim masih di lapangan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.
Budi menjelaskan, seluruh pihak yang diamankan akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.
“Rencana tim akan membawa mereka ke Gedung KPK Merah Putih, kemungkinan besok,” ujarnya.
Meski belum membeberkan secara pasti perkara yang menjerat Abdul Wahid, KPK mengindikasikan OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Riau.
“Terkait perkaranya, di bidang apa dan konstruksinya seperti apa, nanti akan kami sampaikan karena tim masih bekerja di lapangan,” ujar Budi.
Dalam OTT itu, penyidik KPK turut mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga hasil transaksi suap. Meski belum dirinci jumlahnya, uang tersebut kini menjadi barang bukti awal untuk menelusuri aliran dana dalam proyek yang disinyalir bermasalah.
“Tentunya ada sejumlah uang yang juga diamankan, nanti akan kami update,” tambahnya.
Sampai saat ini, sepuluh orang yang diamankan masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka—apakah akan dinaikkan menjadi tersangka atau tidak.
Langkah KPK ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terseret kasus korupsi proyek pembangunan. Publik menilai OTT terhadap Abdul Wahid sebagai sinyal kuat bahwa KPK mulai kembali mengawasi ketat proyek infrastruktur daerah yang rawan praktik “fee proyek” dan penyalahgunaan wewenang.
Jika benar berkaitan dengan proyek PUPR, maka kasus ini bisa membuka tabir jaringan korupsi berjamaah di tubuh Pemerintah Provinsi Riau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar