Mentawai (LN) --- Kinerja Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai, dibawah kepemimpinan, Benny Sinaga menjadi sorotan.
Karena, berdasarkan data yang diperoleh dari sistem pengadaan pemerintah menunjukkan kondisi kinerja Dinas Perhubungan Kepulauan Mentawai per Oktober 2025 tampak tidak menggembirakan.
Meskipun anggaran persiapan tercatat mencapai Rp72,2 miliar untuk 303 paket, dan proses pemilihan penyedia juga sudah menelan Rp70,8 miliar (302 paket), namun capaian kontrak dan realisasi fisik justru memperlihatkan lambannya progres.
Serapan Keuangan dan Fisik Lemah
Dari total nilai paket yang sudah dalam tahap kontrak Rp56,7 miliar (252 paket), hanya Rp1,5 miliar (20 paket) yang telah mencapai tahap serah terima pekerjaan. Artinya, kurang dari 3 persen proyek yang benar-benar selesai secara fisik dan administrasi hingga Oktober 2025.
Kondisi ini menunjukkan bahwa serapan keuangan masih sangat rendah, padahal memasuki triwulan IV, seharusnya capaian realisasi anggaran sudah berada di atas 70–80 persen.
Indikasi Kelemahan Manajerial
Minimnya serapan tersebut patut menjadi sorotan terhadap kinerja manajerial Kadis Perhubungan, yang dinilai sejumlah pihak tidak mampu mengakselerasi program prioritas.
Lambatnya proses penyerapan juga bisa berdampak langsung terhadap perekonomian daerah, mengingat sektor transportasi adalah penggerak distribusi barang dan layanan publik di wilayah kepulauan seperti Mentawai.
Perlu Evaluasi dari Kepala Daerah
Dalam kondisi ini, Bupati Kepulauan Mentawai semestinya melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kadis Perhubungan.
Kelemahan dalam tata kelola anggaran publik—terutama pada sektor vital seperti perhubungan—bisa berimplikasi pada penurunan kualitas layanan publik dan tertundanya pembangunan infrastruktur transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kadis Perhubungan Benny Sinaga, S.Kom. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp belum mendapatkan respons.
Keterbukaan informasi publik menjadi krusial untuk memastikan tidak adanya unsur kelalaian, salah urus, atau potensi penyimpangan administrasi dalam pelaksanaan anggaran tersebut.
Dengan serapan keuangan yang masih “tersangkut” di angka 1–3 persen dan puluhan miliar rupiah masih di tahap kontrak tanpa realisasi, kinerja Dinas Perhubungan Mentawai perlu dipertanyakan secara serius.
Publik menunggu langkah tegas Bupati Mentawai untuk menilai dan menindaklanjuti lemahnya pelaksanaan anggaran di bawah komando Kadis Perhubungan.
# TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar