Padang (LN) – Sumatera Barat (Sumbar) berada di jalur rawan bencana paling berbahaya di Indonesia. Posisi provinsi ini yang berhadapan langsung dengan zona subduksi Indo-Australia membuat ancaman gempa besar dan tsunami bukan sekadar teori.
BMKG bahkan berulang kali mengingatkan potensi gempa megathrust di barat Sumatera dengan kekuatan di atas magnitudo 8 yang bisa memicu tsunami raksasa.
Selain itu, data BNPB menunjukkan dalam lima tahun terakhir Sumbar rata-rata mengalami lebih dari 600 kejadian bencana per tahun, didominasi banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Ribuan rumah rusak, ratusan orang meninggal, dan kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah. Erupsi Gunung Marapi pada akhir 2023 yang menewaskan lebih dari 20 orang menegaskan betapa rawannya daerah ini.
Fondasi Kesiapan
Pemerintah daerah memang sudah membangun sistem kesiapsiagaan. Hingga 2025, Sumbar memiliki 41 unit sirine tsunami, dengan 39 di antaranya masih aktif. Latihan evakuasi juga mulai rutin dilakukan, terutama di kawasan pesisir Padang, Pesisir Selatan, dan Pariaman.
Dari sisi kelembagaan, BPBD provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki rencana strategis. BNPB juga menyalurkan Dana Siap Pakai (DSP) serta mendukung pemasangan early warning system (EWS) baru melalui proyek IDRIP.
Celah yang Menganga
Meski begitu, kesiapan Sumbar masih jauh dari ideal. Sistem peringatan dini lebih terkonsentrasi pada tsunami, sementara peringatan untuk banjir bandang, longsor, dan lahar dingin belum terpasang merata. Padahal bencana hidrometeorologi justru paling sering terjadi setiap tahun.
Infrastruktur evakuasi juga minim. Di Kota Padang, misalnya, shelter evakuasi vertikal hanya mampu menampung sebagian kecil penduduk pesisir. Jika gempa besar terjadi malam hari, jutaan warga berpotensi terjebak tanpa ruang aman.
Lebih memprihatinkan lagi, menurut informasi internal, sejumlah peralatan milik BPBD Sumbar justru sudah banyak yang mengalami kerusakan dan tidak terawat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, sebab jika bencana datang tiba-tiba, peralatan yang seharusnya menjadi garda terdepan justru tidak bisa berfungsi optimal.
Dari sisi anggaran, pola belanja kebencanaan masih reaktif. Tahun 2024, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana di APBD Sumbar hanya sekitar Rp 80 miliar, sementara kerugian akibat banjir dan longsor tahun itu diperkirakan menembus Rp 1,2 triliun. Anggaran untuk mitigasi, seperti pembangunan shelter atau jalur evakuasi, hanya sebagian kecil dari total tersebut.
Kalau anggaran mitigasi tidak diperkuat, Sumbar akan terus sibuk tanpa dapat mengendalikan kondisi yang terjadi
Jalan Panjang Menuju Ketangguhan
Pakar menilai ada tiga langkah mendesak yang harus dilakukan Pemprov Sumbar dengan memperluas sistem peringatan dini ke semua jenis bencana, mempercepat pembangunan shelter evakuasi di pesisir dan daerah rawan lahar, serta menetapkan alokasi anggaran khusus untuk mitigasi yang minimal 10 persen dari total belanja kebencanaan.
Tanpa itu, Sumbar akan tetap berada pada posisi rapuh, siap di atas kertas, tetapi lemah ketika bencana besar benar-benar datang.
#Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar