Penulis : Fitrahtul. H. Dj
Perusahaan pers, terutama media lokal, kini tengah menghadapi ancaman serius: bangkrut karena pergeseran digital dan praktik pemerintah yang merugikan.
Media cetak dan radio, yang dulu menjadi sumber informasi utama masyarakat, kini terperosok di jurang karena kehadiran media sosial. Informasi kini mudah diakses, cepat tersebar dan “gratis” di genggaman tangan.
Namun, bukan hanya perubahan teknologi yang membunuh media lokal. Kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran publikasi media tradisional dan online turut mempercepat kematian mereka.
Publikasi kegiatan resmi yang dulu disebar melalui media kredibel kini lebih banyak dilakukan melalui media sosial, menghilangkan aliran pendapatan penting bagi pers. Media yang selama ini menjadi pengawas dan mitra informasi publik kini gigit jari, kehilangan ruang hidupnya.
Di sisi lain, pemerintah tetap gencar menggunakan spanduk dan baliho untuk promosi. Kenapa? Karena setiap proyek cetak itu menghadirkan “refund” bagi ASN dan pejabat, praktik yang jelas-jelas mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Sementara media yang bersih dan kredibel harus berjuang dengan modal pas-pasan, mereka kehilangan akses iklan resmi dan publikasi pemerintah.
Akibatnya, hanya media online yang mampu bertahan adalah mereka yang punya modal besar, menyajikan berita sensasional, atau pintar memanfaatkan iklan digital seperti Google AdSense.
Media kecil, yang berfokus pada jurnalistik murni dan kredibilitas, terpaksa tersingkir karena dihabisi dari sisi finansial oleh sistem yang seharusnya mendukungnya.
Semestinya, pemerintah memperhatikan perusahaan pers sebagai salah satu usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Media lokal bukan hanya penyedia informasi; mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi kreatif, dan membantu publik mengakses informasi yang akurat. Mengabaikan keberlangsungan media sama dengan melemahkan ekonomi lokal dan demokrasi informasi sekaligus.
Situasi ini bukan sekadar transformasi industri. Ini adalah krisis demokrasi informasi. Media lokal yang independen seharusnya menjadi penjaga fakta, namun kini dipaksa mati perlahan oleh ketidakadilan anggaran dan praktik korupsi tersembunyi.
Pers lokal bukan hanya bisnis; ia adalah penopang demokrasi dan penggerak ekonomi daerah. Mengabaikannya berarti membiarkan suara rakyat dan potensi daerah terkubur oleh kepentingan pejabat dan sistem yang korup.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar