Di atas kertas, jaksa adalah aparat penegak hukum yang berperan sebagai penjaga marwah keadilan. Namun di lapangan, terutama di Sumatera Barat, publik kian resah dengan fenomena mencolok: oknum jaksa justru meminta jatah proyek dan menawarkan jasa “pengamanan” kepada kontraktor maupun pejabat daerah.
Fenomena ini bukan sekadar isu pinggiran, melainkan rahasia umum yang seolah dibiarkan. Kontraktor maupun pejabat pengguna anggaran tahu betul, ada oknum jaksa yang mengintai proyek pemerintah. Mereka masuk dengan berbagai cara—mulai dari lobi halus, permintaan fee, hingga intimidasi terselubung dengan dalih “pengawasan hukum”.
Di satu sisi, jaksa mengatasnamakan penegakan hukum, menyebut diri sebagai pengawas proyek. Namun di sisi lain, mereka justru ikut bermain dalam pusaran anggaran. Hasilnya: penegakan hukum di Sumbar terasa tumpul ke atas. Tidak heran, hampir tidak ada kasus besar korupsi daerah yang benar-benar mencuat ke permukaan.
Ketika jaksa sudah “bermain” di meja proyek, bagaimana mungkin mereka akan berani menindak praktik korupsi yang nyata-nyata terjadi? Alih-alih menjerat, mereka justru jadi bagian dari lingkaran.
Inilah jawaban mengapa publik jarang mendengar kabar kasus besar korupsi di Sumbar. Bukan karena daerah ini bersih dari praktik busuk, melainkan karena para “penjaga hukum” justru berperan sebagai pengaman para pemain anggaran. Kontraktor merasa aman, pejabat tenang, dan masyarakat yang jadi korban.
Kondisi ini berbahaya. Sumbar berpotensi menjadi surga impunitas, tempat di mana aparat hukum berubah fungsi menjadi makelar proyek.
Institusi kejaksaan tidak boleh membiarkan aib ini. Jaksa Agung mesti berani turun tangan menelusuri dugaan praktik oknum di daerah. Tanpa keberanian membersihkan diri, kepercayaan publik akan semakin runtuh.
Namun, jangan hanya menunggu langkah dari pusat. Media, LSM, akademisi, hingga masyarakat harus bersuara lantang. Jika praktik ini terus dibiarkan, proyek daerah hanya akan jadi bancakan, sementara rakyat kembali menanggung kerugian.
Di Sumatera Barat, jaksa seolah telah menjelma bukan sebagai penegak hukum, melainkan sebagai penjaga proyek. Maka, sangat wajar jika hampir tidak ada kasus korupsi yang mencuat. Pertanyaannya sekarang: apakah kita rela membiarkan penegak hukum berubah menjadi makelar, dan hukum hanya jadi pajangan?
Pola ini sudah menjadi rahasia umum, modus yang kerap dibicarakan:
1. Permintaan Fee – Oknum jaksa mendekati kontraktor pemenang tender. Dengan dalih “pengawasan hukum”, mereka meminta jatah persentase dari nilai proyek.
2. Pengkondisian Lelang – Sebelum lelang digelar, nama perusahaan tertentu sudah “dijagokan”. Oknum aparat membantu mengamankan agar pemenang sesuai titipan.
3. Jasa Pengamanan – Jika kontraktor bermasalah di lapangan—misalnya kualitas proyek dipersoalkan, progres lambat, atau terindikasi mark-up—oknum jaksa siap jadi “tameng” agar tidak berlanjut ke ranah hukum.
4. Tekanan Halus ke OPD – Pejabat dinas juga kerap ditekan dengan cara “diingatkan” soal potensi masalah hukum. Ujung-ujungnya, proyek diarahkan ke pihak tertentu.
Praktik ini membuat proyek di Sumbar sering kali berjalan tidak sehat. Yang diutamakan bukan kualitas, melainkan siapa yang punya “backing kuat”.
Pimpred Media Laksus news : Fit Djohor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar