Jakarta (LN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menaikkan status perkara dugaan korupsi penentuan kuota haji tahun 2023–2024 ke tahap penyidikan. Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum secara resmi mengumumkan nama tersangka.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi gambaran pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka.
“Potensi tersangka tentu terkait dengan alur perintah dan aliran dana,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (9/8/2025) dini hari.
Menurut Asep, dugaan kuat mengarah pada pihak yang memberikan instruksi pembagian kuota haji yang tak sesuai aturan, serta individu atau kelompok yang menerima aliran dana dari tambahan kuota tersebut.
“Jadi, siapa yang memberi perintah pembagian kuota yang menyimpang dari aturan, dan siapa saja yang menikmati dana hasil penambahan kuota itu, sedang kami dalami,” tegasnya.
Peningkatan status perkara ini dilakukan setelah penyelidik KPK menemukan bukti awal dugaan tindak pidana korupsi. KPK pun telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
“Kesimpulan ini diambil setelah kami menemukan peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada 2023–2024,” jelas Asep.
Dalam proses penyelidikan, KPK telah memanggil sejumlah tokoh dan pejabat untuk dimintai keterangan. Beberapa di antaranya adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, hingga pendakwah Khalid Basalamah.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik, mengingat isu kuota haji menyangkut kepentingan jutaan umat muslim di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar