Padang (LN)-- Pekerjaan pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat terus berjalan. Hingga minggu terakhir 31 Juli 2025, pelaksanaan fisik proyek tersebut telah mencapai 15 persen.
"Progres saat ini masih on schedule, sesuai dengan time schedule pelaksanaan yang telah disusun".
Hal ini disampaikan langsung oleh Dinas BMCKTR Sumbar, melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Novi Eryanto menjawab konfirmasi media ini.
Pekerjaan pembangunan gedung ini dilaksanakan oleh PT. NHK Jaya Mandiri dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender, sebagaimana tertuang dalam kontrak. Sejak penandatanganan kontrak, tahapan pekerjaan berlangsung sesuai rencana tanpa kendala berarti.
Dan salah satu yang menjadi persyaratan pada proyek pembangunan gedung MUI Sumbar, yaitu pihak penyedia harus mendapatkan surat dukungan dari produsen/distributor genset 150 KVA Hartech Diesel Ultra Silent Type Perkins 1106A-70TAG2, dan perusahaan batching plant untuk kebutuhan beton.
Dalam pelaksanaan pekerjaannya, tentunya harus ada komitmen PT. NHK Jaya Mandiri untuk bekerja sesuai spesifikasi teknis serta menggunakan peralatan sesuai surat dukungan.
Apabila ada ketidaksesuaian penggunaan alat dari pihak yang berbeda dengan yang memberi dukungan dalam dokumen kontrak dapat dikenai sanksi.
Dan hal ini mengacu pada ketentuan dalam dokumen pengadaan dan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani oleh para pihak, ucap Novi mengingatkan.
Sementara itu, Pelaksana lapangan PT. NHK Jaya Mandiri, Kawe Zulhendri saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp menyebutkan, hingga saat ini belum ada dilakukannya perubahan (addendum).
"Kita dari awal sudah purpose order untuk Genset 150 KVA Hartech Diesel Ultra Silent Type Perkins 1106A-70TAG2, sesuai dengan kontrak. Informasi dari pabrikan menyebutkan unit siap dan direncanakan mobilisasi (MOS) bulan ini," jelasnya.
Berita terkait, "Terindikasi Proyek Pembangunan Gedung MUI Labrak Spektek..."
Di sisi lainnya, beberapa wartawan yang mendatangi lokasi proyek sempat terjadi penolakan dari pihak kontraktor pelaksana PT NHK Jaya Mandiri dan konsultan pengawas sehingga menuai reaksi keras dari publik.
Sulaiman, jurnalis sekaligus aktivis LSM Koalisi Anak Negeri (KOAD) Sumbar menyayangkan sikap tertutup yang ditunjukkan oleh pelaksana proyek negara tersebut.
“Ini proyek menggunakan uang rakyat, bukan proyek pribadi. Ketika kontraktor dan pengawas menolak ditemui, publik berhak curiga. Ada kesan kuat bahwa mereka sedang menutupi sesuatu,” tegas Sulaiman.
Sulaiman menyebut, bahwa pihaknya telah memantau proyek tersebut sejak pencairan uang muka sebesar Rp4,07 miliar pada akhir Mei 2025. Namun, hingga saat ini tidak ada kanal resmi bagi publik untuk memantau progres atau penggunaan material yang sesuai kontrak.
“Kami menduga ada ketidaksesuaian antara surat dukungan peralatan dengan barang yang sebenarnya digunakan di lapangan. Jika itu benar, itu pelanggaran serius, bisa masuk ranah pidana pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
LSM KOAD Sumbar mendesak agar Dinas BMCKTR Sumbar untuk membuka akses informasi publik, termasuk kontrak, daftar peralatan, dan progres mingguan.
Selain itu, meminta agar Inspektorat Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan uang muka dan ketaatan terhadap spesifikasi teknis.
Sikap tertutup dan tidak kooperatif dari pelaksana proyek berpotensi memicu mis trust publik yang lebih luas, ingatnya.
Tunggu berita selanjutnya !
#Tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar