GAWAT..Bantuan RTLH Beraroma KKN, Dinas DPRKPP Padang PHO Pekerjaan yang Tidak Tuntas dan Asaljadi

Padang (LN)---Melanjutkan pemberitaan sebelumnya. Terkait adanya masyarakat penerima bantuan Rumah Tangga Tidak Layak (RTLH) mengeluh dan merasa kecewa karena bantuan yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagaimana yang dikeluhkan ibu Leni, masyarakat penerima bantuan RTLH bertempat di Tabing Bandar Gadang, Kec. Nanggalo.

Bantuan RTLH sekitar Rp50 juta untuk per-kapala keluarga (KK), namun yang terpasang (didapatkan masyarakat) diperkirakan kurang dari separuh harga ditentukan.

Bantuan RTLH ini dikerjakan secara asal asalan, dan beraroma kolusi dan korupsi 

Sebagaimana diketahui, pengerjaan bantuan RTLH Paket. 2 diserahkan kepada CV. Giunayla Putri Sheza (GPS), telah di PHO dan pada Desember 2022.

Dari tinjauan ke lapangan, tim media Laksus News bersama Dinas PERKIM Padang, PPK RTLH Paket.II Virgistia  Abizar (Enggis), Kontraktor pelaksana CV. Giunayla Putri Sheza (GPS) Asep serta fasilitator lapangan, Leli, Sabtu (11/2)

Didapatinya beberapa item pekerjaan yang belum terselesaikan hingga saat ini.  Seperti Kondisi pintu yang belum di plamour (dempol) dan di cat, serta SMK3 yang tidak diselenggarakan pada saat melaksanakan pekerjaan. 

"Selama pelaksanaan proyek, para pekerja tidak pernah memakai APD seperti helm, sarung tangan dan sepatu", ungkapnya.

Selain itu, pada item pekerjaan pondasi, diantaranya galian, aanstampang, pasang batu kali, terindikasi tidak sesuai dengan spek yang ditentukan.

Bahkan, untuk pekerjaan Lantai dengan item urugan dengan pasir urug, volume 1,60 m³ tidak dikerjakan oleh pihak kontraktor, akan tetapi malah membebankan kepada masyarakat penerima bantuan. 

"Pihak Kontraktor (CV. GPS) tidak pernah mendatangkan pasir urug, tetapi saya yang membelinya sebanyak 2 truk (berkisar 14 m³)", papar Leni.

Setelah melihat, PPK bantuan RTLH Enggis mengakui pekerjaan pengecatan pintu masih belum selesai dikerjakan. 

Padahal pada saat itu saya sudah memerintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan pengecatan pintu, namun ternyata tidak dikerjakan, ucapnya merasa kecewa.

Hebatnya, pekerjaan yang tidak tuntas itu dilakukan PHO, sehingga terjadi pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan serta tidak sesuai spek. Hal itu tentunya menimbulkan kerugian negara serta masyarakat penerima bantuan.

Kuat dugaan, adanya rekayasa laporan serta konspirasi untuk membobol uang negara melalui kegiatan tersebut.

Benarkah demikian ? Untuk pembuktian dugaan kolusi dan korupsi itu tentunya menjadi tugas dan kewajiban dari aparat penegak hukum.

Lihat juga Berita video sebelumnya 

#tim